Ikhbar.com: Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Ir. H. Rokhmin Dahuri, menegaskan pentingnya percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Aceh sebagai bagian dari strategi nasional untuk memperkuat ekonomi maritim. Menurutnya, pengembangan kawasan nelayan harus berorientasi pada kesejahteraan, kemandirian, dan keberlanjutan ekosistem pesisir.

Pernyataan tersebut disampaikan Prof. Rokhmin saat kunjungan kerja pada Sabtu, 3 November 2025, bersama Anggota Komisi XII DPR RI asal Aceh, Jamaluddin Idham. Dalam agenda tersebut, rombongan meninjau calon lokasi pembangunan Kolam Labuh dan Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Pidie, didampingi Bupati Pidie, Sarjani Abdullah, serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pidie, Safrizal.

Ada tiga titik yang menjadi sasaran kunjungan, yaitu Gampong Kuala Pidie di Kecamatan Kota Sigli, Gampong Jeumeurang di Kecamatan Kembang Tanjong, dan Gampong Pasi Beurandeh di Kecamatan Batee. Ketiga lokasi tersebut diusulkan sebagai pusat pengembangan fasilitas kelautan yang berpihak pada nelayan dan menjaga kelestarian lingkungan pesisir.

Prof. Rokhmin mengatakan, keberhasilan kampung nelayan dapat diukur dari tiga indikator utama, yakni peningkatan kesejahteraan keluarga nelayan, kebersihan pesisir, serta keberlanjutan usaha perikanan.

Baca: Prof. Rokhmin Dahuri: Indonesia Emas 2045 Mustahil tanpa Keadilan Hukum

“Kalau kampung nelayan maju, peluangnya besar,” ujarnya.

Ia menilai, jika ketiga aspek tersebut terpenuhi, maka kampung nelayan bisa menjadi model nasional yang layak diterapkan di berbagai daerah Indonesia.

Sebagai mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Periode 2001–2004, Prof. Rokhmin menilai Aceh memiliki potensi besar dalam sektor kelautan. Menurutnya, Kampung Nelayan Merah Putih yang digagas di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi simbol komitmen negara untuk memajukan masyarakat pesisir.

“Kalau kita serius membangun dari laut, maka Indonesia akan kuat,” tegasnya.

Kepala DKP Pidie, Safrizal, menyampaikan bahwa pembangunan kolam labuh di wilayah pesisir Pidie menjadi langkah strategis dalam memperkuat aktivitas perikanan rakyat. Fasilitas ini dirancang layaknya pelabuhan rakyat yang memudahkan kapal nelayan bersandar dan menurunkan hasil tangkapan dengan cepat serta efisien.

“Dengan adanya kolam labuh, kapal nelayan dapat lebih mudah bersandar sehingga proses bongkar muat hasil tangkapan menjadi lebih efisien,” ujar Safrizal.

Ia menambahkan, kolam labuh tersebut akan membuka konektivitas antar pelabuhan kecil dan mendorong peningkatan arus distribusi hasil laut.

Selain berfungsi sebagai tempat bersandar, fasilitas ini diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat pesisir. Safrizal melihat peluang besar jika kolam labuh dikembangkan menjadi pelabuhan rakyat yang dikelola secara profesional.

“Kami melihat potensi besar untuk menjadikan kolam labuh ini pusat ekonomi baru di kawasan pesisir,” katanya.

Menurut Safrizal, perencanaan teknis pembangunan kolam labuh saat ini tengah dibahas di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pemerintah Kabupaten Pidie, kata dia, berkomitmen penuh untuk mendukung program strategis nasional tersebut.

“Kami berharap program ini membawa manfaat nyata bagi masyarakat nelayan Pidie, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan dan membuka lapangan kerja baru,” tutupnya.