Peluang Arab Saudi Jadi Tuan Rumah Piala Dunia 2034 Dibayang-bayangi Laporan Pelanggaran HAM

Seorang pendukung Arab Saudi dengan replika trofi Piala Dunia selama pertandingan turnamen 2022. AP/Darko Vojinovic

Ikhbar.com: Sekelompok pakar hukum terkemuka mengungkapkan bahwa FIFA telah mengabaikan laporan mereka mengenai kekhawatiran pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terkait tawaran Arab Saudi sebagai tuan rumah Piala Dunia 2034. Mereka memperingatkan bahwa federasi sepakbola dunia itu sama saja sedang “bermain dengan bahaya” seiring rencana untuk menggelar turnamen tingkat internasional di negara tersebut.

Keputusan final mengenai tawaran Saudi untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034 dijadwalkan akan dibuat pada Desember 2024. Meskipun demikian, tampaknya keputusan ini sudah dipastikan mengingat tidak adanya pesaing lain.

Para ahli hukum yang melayangkan laporan tersebut adalah Prof Mark Pieth, Stefan Wehrenberg, dan Rodney Dixon KC menyampaikan laporan resmi kepada FIFA pada Mei 2024 yang menggarisbawahi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi.

Salah satu dari mereka, Rodney Dixon, yang mewakili Hatice Cengiz—janda dari jurnalis pembangkang Saudi, Jamal Khashoggi, menyatakan bahwa FIFA belum memberikan tanggapan.

“Kami menyerukan FIFA, yang memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan hak asasi manusia, untuk bertindak sesuai dengan prinsip itu sekarang. Tidak adanya tanggapan dari FIFA benar-benar tidak bisa diterima,” ujar Dixon, sebagaimana dikutip dari The Guardian, Sabtu, 12 Oktober 2024.

Baca: Sindir Barat, PM Malaysia: Sok-sokan Ajari HAM, tapi Israel Genosida Diam!

Ia menambahkan bahwa FIFA seharusnya melakukan konsultasi dan perubahan nyata jika Arab Saudi dipertimbangkan sebagai tuan rumah Piala Dunia.

“Kami tidak bisa menerima rekomendasi yang samar-samar atau solusi yang tidak jelas,” tegasnya.

Para penulis laporan tersebut menyatakan bahwa mereka mengambil pendekatan bertahap dalam berhubungan dengan FIFA. Namun, tidak menutup kemungkinan akan mengambil langkah hukum jika FIFA terus mengabaikan laporan itu.

Menurut Pasal 7 kebijakan HAM FIFA, badan sepakbola dunia ini seharusnya terlibat secara konstruktif dengan otoritas terkait dan pihak lain yang berkepentingan, serta berusaha keras untuk memenuhi tanggung jawab internasionalnya dalam hal hak asasi manusia.

“Kami tidak sendirian dalam menyerukan peninjauan yang jujur dan tepat,” lanjut Dixon.

Ia juga menekankan bahwa FIFA memiliki kekuatan untuk bertindak tegas. “Di masa lalu, FIFA telah mengambil langkah drastis, seperti melarang negara-negara tertentu termasuk Rusia dan Indonesia, dan hal itu berdampak besar dalam mengubah persepsi dunia. Kami percaya ini adalah momen krusial lainnya,” katanya.

Mantan Ketua Komite Tata Kelola Independen FIFA, Prof Mark Pieth juga menyatakan bahwa keputusan untuk menggelar Piala Dunia di Arab Saudi mengandung risiko yang sangat besar. Ia menilai bahwa negara tersebut sangat sensitif terhadap kritik publik dan bahkan berbahaya.

“Menurut saya, ini adalah situasi yang sangat berisiko. Orang-orang benar-benar bermain dengan bahaya di sini,” kata Pieth.

Laporan tersebut menyoroti empat poin utama yang dianggap krusial untuk diperbaiki oleh Arab Saudi jika mereka ingin menjadi tuan rumah Piala Dunia.

Baca: Duka Olahraga Palestina: 500 Atlet Dibunuh Israel, Stadion Jadi Kuburan Massal

Pertama, Arab Saudi harus segera membebaskan semua tahanan politik dan mereka yang ditahan secara sewenang-wenang, serta memperlakukan semua tahanan sesuai standar HAM.
Kedua, peradilan di Arab Saudi harus diangkat secara independen dan bebas dari campur tangan eksekutif.
Ketiga, hukum ketenagakerjaan harus diubah sehingga pekerja migran dapat meninggalkan pekerjaan atau negara tanpa perlu izin pemerintah.
Keempat, hak-hak perempuan harus diperbaiki, termasuk pengesahan undang-undang yang mengkriminalisasi pemerkosaan dalam perkawinan, memberikan perlindungan yang memadai dari kekerasan dalam rumah tangga, dan mengizinkan perempuan untuk menjadi wali sah anaknya jika itu demi kepentingan terbaik sang anak.

Sementara itu, FIFA menegaskan bahwa mereka sedang menjalankan proses penawaran yang menyeluruh untuk Piala Dunia 2030 dan 2034.

“Semua laporan terkait, termasuk penilaian konteks HAM independen dan strategi HAM dari semua penawar Piala Dunia 2030 dan 2034, tersedia di situs web kami. Laporan evaluasi penawaran untuk Piala Dunia FIFA 2030 dan 2034 akan dipublikasikan menjelang Kongres Luar Biasa FIFA pada 11 Desember 2024,” ungkap FIFA lewat juru bicaranya.

Ikuti dan baca artikel kami lainnya di Google News.