Kemenag Temui NU dan Muhammadiyah Bahas Penetapan Awal Bulan Hijriah

Pejabat Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Urais-Binsyar) bertemu dengan Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU) dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah secara terpisah. Foto: Dok. Kemenag

Ikhbar.com: Kementerian Agama (Kemenag), melalui Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Urais-Binsyar), menggelar pertemuan terpisah dengan Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU) dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Agenda tersebut bertujuan memperkuat kerja sama dalam isu-isu keagamaan, khususnya terkait penetapan awal bulan Hijriah.

Pertemuan pertama berlangsung di kantor Majelis Tarjih Muhammadiyah pada 15 Januari 2025, sedangkan kunjungan ke kantor LF PBNU dilakukan sepekan kemudian.

Direktur Urais-Binsyar, Arsad Hidayat menjelaskan bahwa dialog ini merupakan langkah strategis untuk membangun kolaborasi yang lebih erat dengan ormas Islam.

Baca: Kemenag: Awas Tertipu Rekrutmen Petugas Haji!

“Kami ingin memastikan sinergi yang kuat agar isu-isu keagamaan, terutama penetapan awal bulan hijriah, dapat dikelola secara lebih baik,” ujar Arsad di Jakarta pada Kamis, 23 Januari 2025.

Dalam pertemuan tersebut, Arsad memaparkan empat program prioritas yang menjadi fokus kerja sama dengan ormas Islam. Pertama, penguatan peran masjid dalam mendukung isu lingkungan dan kemanusiaan, yang dilandasi Deklarasi Istiqlal.

“Kami ingin menjadikan masjid sebagai pusat edukasi lingkungan dan kepedulian sosial,” ungkapnya.

Kedua, penguatan moderasi beragama guna menjaga harmoni di tengah masyarakat yang semakin dinamis. Ketiga, harmonisasi metode penetapan awal bulan Hijriah sesuai kriteria yang disepakati Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (Mabims).

“Kesepahaman ini penting untuk menyatukan proses penentuan awal bulan hijriah, khususnya Ramadan, Idulfitri, dan Iduladha,” tambahnya.

Keempat, pengembangan literasi keislaman melalui platform digital ELIPSKI yang menyediakan berbagai referensi seperti naskah khotbah dan buku digital. Arsad berharap program ini dapat berjalan optimal dengan dukungan ormas Islam.

Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah, Hamim Ilyas mengapresiasi inisiatif Kemenag dan menekankan pentingnya kolaborasi dalam memperkuat pemahaman keagamaan masyarakat.

Ia juga berharap pemerintah dapat memberikan dukungan untuk pengembangan infrastruktur masjid Muhammadiyah, yang saat ini jumlahnya mencapai lebih dari 12.000 masjid.

“Kami berharap kerja sama ini tidak hanya fokus pada hisab dan rukyat, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat melalui masjid,” ujar Hamim.

Sementara itu, Ketua LF PBNU, Sirril Wafa, menekankan pentingnya pemahaman terhadap metode hisab dan rukyat dalam penetapan awal bulan Hijriah.

“NU memadukan metode rukyat dan hisab dengan tingkat akurasi tinggi. Saat ini kami menggunakan metode Qath’iyu al-Ruqyah yang di dalamnya terdapat elongasi hilal minimal 9,9 derajat digunakan sebagai acuan,” jelas Sirril.

Ia berharap kolaborasi ini dapat mengatasi perbedaan dalam penetapan awal bulan Hijriah, sehingga memberikan ketenangan dan kepastian bagi umat Islam di Indonesia.

Ikuti dan baca artikel kami lainnya di Google News.