Ikhbar.com: Capaian swasembada beras dan jagung pada 2025 dinilai sebagai langkah awal pembangunan pangan nasional, bukan tujuan akhir. Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Dr. H. Rokhmin Dahuri, menegaskan bahwa Indonesia harus segera melangkah dari swasembada menuju kedaulatan pangan.
Menurut mantan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut, swasembada memiliki kriteria yang sangat sederhana.
“Kalau swasembada kan kriterianya hanya satu, produksi harus lebih besar dari konsumsi nasional,” ujarnya dalam program Jendela Negeri bertema Memperkuat Kedaulatan Pangan di TVRI, Senin, 19 Januari 2026. 
Namun, kedaulatan pangan memiliki cakupan yang jauh lebih luas. Prof. Rokhmin menekankan bahwa ukuran keberhasilan tidak berhenti pada neraca produksi, tetapi ditentukan oleh kondisi sosial ekonomi pelaku pangan.
“Pemerintah harus beranjak mengupayakan kedaulatan pangan. Indikator kinerjanya jelas, petani, nelayan, peternak, dan produsen pangan lainnya harus lebih sejahtera,” kata Prof. Rokhmin.
Baca: Prof. Rokhmin: Swasembada Pangan Wajib Dibarengi Upaya Kesejahteraan Petani
Ia menilai hingga saat ini masih terdapat kesenjangan besar antara capaian produksi dan kesejahteraan. Indonesia memang mencatat surplus beras dan jagung, tetapi tetap bergantung pada impor sejumlah komoditas strategis. Kedelai masih diimpor hingga sekitar 80 persen, daging sapi mencapai ratusan ribu ton per tahun, dan gandum sepenuhnya bergantung pada impor sekitar 10 juta ton.
Dalam konteks kedaulatan pangan, Prof. Rokhmin juga menyoroti persoalan aksesibilitas dan keterjangkauan. Produksi pangan nasional belum terdistribusi secara merata. Pulau Jawa menjadi wilayah surplus, sementara daerah seperti Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Riau, dan Maluku masih mengalami kekurangan pasokan.
“Produksi yang besar itu tidak atau belum merata,” katanya.
Ia menilai pembangunan sistem logistik nasional, terutama pergudangan dan transportasi, menjadi prasyarat agar seluruh rakyat dapat mengakses pangan bergizi dengan harga terjangkau.
Selain distribusi, Prof. Rokhmin menggarisbawahi pentingnya aspek keberlanjutan. Ia mengingatkan bahwa capaian swasembada dapat runtuh jika tidak disertai strategi menghadapi perubahan iklim.
“Jangan sampai tahun lalu swasembada dua komoditas, jagung dan beras, tetapi pada 2026, karena banjir atau musim kering yang panjang, lalu kita turun lagi,” ujarnya.
Baca: Prof. Rokhmin Tawarkan 5 Inovasi Ramah Lingkungan untuk Masa Depan Pangan
Prof. Rokhmin juga menekankan perlunya pembenahan manajemen konsumsi nasional. Indonesia saat ini menjadi salah satu konsumen beras terbesar di dunia dengan tingkat konsumsi sekitar 110 kilogram per orang per tahun.
“Indonesia bangsa pengonsumsi beras terbesar di dunia,” katanya. Angka tersebut jauh di atas rata-rata konsumsi global dan dinilai kurang sehat jika ditinjau dari aspek gizi.
Ia mendorong diversifikasi pangan sebagai bagian dari strategi kedaulatan. Pengembangan sumber karbohidrat alternatif seperti sorgum, sagu, dan talas dinilai lebih sehat sekaligus dapat mengurangi tekanan terhadap beras.
Dengan demikian, menurut Prof. Rokhmin, kedaulatan pangan hanya dapat dicapai apabila produksi, distribusi, konsumsi, serta kesejahteraan pelaku pangan dibenahi secara serentak dan berkelanjutan.
