Prof. Rokhmin Minta Kabinet Diisi Orang Profesional sesuai Keahlian

Sejumlah menteri dan kepala lembaga tinggi negara Kabinet Merah Putih mengikuti prosesi pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024). ΑNTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Ikhbar.com: Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri, M.S., meminta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan tenaga profesional sesuai bidang keahliannya dalam kabinet. Ia menilai penguasaan terhadap sektor yang dipimpin menjadi syarat penting agar kebijakan pemerintah dapat berjalan efektif.

“Jadi menteri-menterinya harus yang profesional, yang tahu bidangnya, harus orang yang tepat di tempat yang tepat,” ujar Prof. Rokhmin dalam program Talk Highlight Radio Elshinta, Selasa, 17 November 2026.

Baca: Dua Kriteria Wapres RI menurut Prof. Rokhmin Dahuri

Prof. Rokhmin menjelaskan bahwa kebutuhan terhadap kabinet profesional berkaitan langsung dengan agenda peningkatan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan daya saing nasional. Menteri harus memiliki pemahaman memadai mengenai sektor yang menjadi tanggung jawabnya agar kebijakan pembangunan disusun berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan kebutuhan nyata di lapangan.

Ia mengingatkan bahwa jabatan menteri membutuhkan kompetensi sektoral. Pejabat yang tidak memahami bidang tugasnya akan kesulitan merumuskan arah pembangunan dan mengambil keputusan.

Prof. Rokhmin mengaitkan pandangan tersebut dengan pengalamannya saat menjabat sebagai menteri. Pengalaman itu membuatnya memahami pentingnya kesesuaian antara latar belakang keahlian dan bidang yang ditangani.

“Saya pernah jadi menteri. Saya enggak bisa membayangkan kalau saya jadi menteri bukan pada bidang saya, saya kayak layang-layang putus, enggak punya konsep,” ungkap Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI (2001-2004) tersebut.

Baca: Prof. Rokhmin Dorong Indonesia Beralih dari Ekspor Bahan Mentah ke Industri Manufaktur

Ia menambahkan bahwa menteri setidaknya harus memahami konsep pembangunan sektor yang dipimpinnya. Menurut dia, penyusunan kebijakan semestinya didasarkan pada pemahaman terhadap sektor tersebut, bukan hanya mengandalkan masukan penasihat atau pihak yang tidak memiliki kompetensi langsung di bidang terkait.

“Di seluruh negara maju dan makmur, menteri itu minimal harus tahu konsep sektor itu membangun,” tutur Prof. Rokhmin.

Selain kompetensi, Prof. Rokhmin mengingatkan agar pejabat negara tidak merangkap sebagai pelaku bisnis di sektor yang menjadi tanggung jawabnya. Presiden, menteri, anggota DPR, dan kepala daerah, menurut dia, harus menjalankan fungsi sebagai pengatur dan pengawas untuk menciptakan iklim investasi yang sehat.

Ia menilai konflik kepentingan dapat mengganggu kepastian usaha dan menurunkan kepercayaan investor. Padahal, investasi diperlukan untuk membangun industri manufaktur, mengolah sumber daya alam, serta memperluas lapangan kerja formal.

Prof. Rokhmin juga menekankan pentingnya integritas dan keteladanan. Ia menyebut kejujuran, amanah, kecerdasan, kemampuan menyampaikan kebijakan, serta sikap qanaah atau merasa cukup sebagai nilai yang perlu dimiliki seorang pemimpin.

Menurut dia, kompetensi teknis harus disertai akhlak yang baik. Pemimpin yang memiliki kemampuan tetapi tidak berintegritas berisiko menyalahgunakan kewenangan dan merusak kepercayaan publik.

Ia turut menyoroti gaya hidup pejabat sebagai salah satu cerminan keteladanan. Penyelenggara negara, menurut Prof. Rokhmin, perlu menjaga pola hidup yang wajar dan tidak menjadikan jabatan sebagai sarana mengumpulkan kekayaan pribadi.

“Harusnya ke depan aspek keteladanan itu penting,” tegasnya.

Ikuti dan baca artikel kami lainnya di Google News.