Ikhbar.com: Ketahanan pangan Indonesia menghadapi sejumlah tantangan serius di tengah situasi global yang tidak menentu. Dampak konflik geopolitik, ancaman cuaca ekstrem, serta lonjakan konsumsi masyarakat selama Ramadan dan menjelang Idulfitri menjadi faktor yang perlu diantisipasi pemerintah.
Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri, mengingatkan bahwa ketahanan pangan tidak terlepas dari kondisi global dan perubahan iklim yang sedang berlangsung. Prof. Rokhmin menilai, situasi tersebut menuntut kewaspadaan dan langkah antisipatif yang matang.
“Untungnya di bidang pangan, kalau berdasarkan Neraca Pangan 2025, untuk beras dan jagung produksinya lebih besar dari demand (permintaan) atau konsumsi nasional, maka kita deklarasi telah swasembada pangan di dua bahan pangan tersebut,” kata Prof. Rokhmin saat menjadi narasumber dalam program Indonesia Bicara bertajuk “Menilik Pasokan Energi dan Pangan Indonesia di Tengah Gejolak Perang” di TVRI, Kamis, 5 Maret 2026. 
Baca: Ini 3 Dinamika Global yang Harus Diwaspadai Indonesia menurut Prof. Rokhmin
Meski demikian, menurut Menteri Kelautan dan Perikanan RI pada periode 2001–2004 itu, ketergantungan terhadap impor sejumlah komoditas pangan masih cukup besar. Gandum, kedelai, dan sebagian kebutuhan daging sapi masih dipasok dari luar negeri sehingga rentan terhadap dinamika global.
Prof. Rokhmin menjelaskan, Indonesia masih mengimpor sekitar 10 juta ton gandum setiap tahun, terutama dari Ukraina, Rusia, dan Amerika Serikat (AS). Selain itu, sekitar 85 persen kebutuhan kedelai nasional berasal dari impor dari AS.
Situasi tersebut semakin rumit dengan proyeksi cuaca ekstrem yang diperkirakan terjadi tahun ini. Berdasarkan rilis terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Indonesia diperkirakan menghadapi musim kemarau yang lebih panjang dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.
“Kita harus waspada, karena musim el-nino atau kemarau di tahun ini mulai April disebut BMKG akan lebih panjang ketimbang tahun 2023-2024, dan suhu Bumi pun semakin memanas,” ujar Prof. Rokhmin.
Kondisi tersebut, menurut Prof. Rokhmin, menuntut langkah antisipasi dari pemerintah, terutama dalam pengembangan benih tanaman yang tahan terhadap perubahan iklim. Negara seperti Thailand dan China telah lebih dahulu mengembangkan benih yang climate resilient (tahan terhadap perubahan iklim), sementara Indonesia dinilai masih tertinggal dalam hal ini.
Selain persoalan produksi, distribusi pangan juga masih menjadi pekerjaan rumah. Pakar kelautan dan perikanan tersebut menyoroti sistem logistik pangan nasional yang dinilai belum efisien.
“Sistem logistik kita pun masih sangat terpatah-patah. Buktinya, meskipun secara agregat nasional beras dan jagung itu produksinya lebih besar dari kebutuhan, tapi di beberapa provinsi, seperti Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Maluku itu masih defisit beras secara signifikan,” jelasnya.
Baca: 5 Indikator Ketahanan Pangan menurut Prof. Rokhmin
Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara wilayah surplus dan wilayah yang masih kekurangan pasokan. Tanpa perbaikan distribusi, ketimpangan itu berpotensi memicu persoalan baru, terutama jika produksi terganggu akibat perubahan iklim.
Di sisi lain, lonjakan kebutuhan pangan saat Ramadan dan Idulfitri juga perlu diantisipasi sejak dini. Permintaan masyarakat biasanya meningkat signifikan pada periode tersebut.
Menurut Prof. Rokhmin, pemerintah perlu memastikan ketersediaan stok pangan nasional agar mampu menjaga stabilitas harga serta daya beli masyarakat.
“Saran saya, stok pangan yang ada di gudang Bulog sekitar 3,7 juta ton benar-benar dimaksimalkan penyerapannya untuk rakyat,” ujarnya.
Prof. Rokhmin juga menekankan pentingnya kesadaran kolektif seluruh elemen bangsa mengenai arti strategis pangan bagi keberlangsungan negara.
“Saya ingatkan lagi, bahwa soal pangan adalah mati hidupnya sebuah bangsa,” tegas Prof. Rokhmin.
