Ikhbar.com: Ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap beras dinilai sudah saatnya dikurangi. Pola konsumsi yang terlalu bertumpu pada satu sumber karbohidrat membebani ketahanan pangan nasional sekaligus berdampak pada kesehatan masyarakat.

Pakar kelautan dan perikanan, Prof. Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri mengatakan Indonesia termasuk negara dengan tingkat konsumsi beras tertinggi di dunia. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius karena jauh melampaui angka konsumsi yang dinilai lebih sehat.

“Bangsa Indonesia mengalami penyakit diabetes yang tertinggi di dunia menurut WHO (Badan Kesehatan Dunia). Sebab utama tingginya prevalensi diabetes di Indonesia karena kita bangsa pengonsumsi beras tertinggi di dunia, sekitar 100 kilogram per orang per tahun,” kata Prof. Rokhmin dalam Talk Highlight Radio Elshinta, dikutip Sabtu, 11 Juli 2026.

Baca: Ketahanan Pangan bukan cuma Beras, Kata Prof. Rokhmin

Menurut Anggota Komisi IV DPR RI itu, hasil kajian Litbang Kesehatan dan IPB University menunjukkan konsumsi beras yang lebih sehat berada pada kisaran 60 kilogram per orang per tahun. Sementara itu, rata-rata konsumsi beras dunia sekitar 50 kilogram per kapita per tahun.

Apabila konsumsi beras nasional dapat ditekan hingga mendekati angka yang dianjurkan, Indonesia berpeluang mengurangi tekanan terhadap kebutuhan beras sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

“Kalau kita disiplin sebagai bangsa untuk mengurangi konsumsi beras dari 100 kilogram menjadi 60 kilogram per orang per tahun, kita menghemat sekitar 9,6 juta ton beras. Pada saat yang sama kita mengurangi prevalensi diabetes,” ujarnya.

Prof. Rokhmin menilai langkah tersebut tidak berarti menghilangkan beras dari pola makan masyarakat. Upaya yang diperlukan ialah membangun kebiasaan mengonsumsi sumber karbohidrat yang lebih beragam sesuai dengan potensi masing-masing daerah.

Menurut mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu, Indonesia memiliki banyak bahan pangan lokal yang layak dikembangkan, mulai dari jagung, sagu, sorgum, hingga berbagai jenis umbi-umbian. Seluruh komoditas tersebut telah lama menjadi bagian dari budaya pangan masyarakat di berbagai daerah.

“Karbohidrat yang lebih sehat dan lebih aman terdapat di jagung, sagu, sorgum, dan umbi-umbian,” katanya.

Prof. Rokhmin mengatakan kebijakan yang terlalu berorientasi pada beras telah berlangsung sejak masa lalu. Akibatnya, banyak pangan lokal kehilangan ruang dalam pola konsumsi masyarakat meskipun memiliki nilai gizi yang baik dan tersedia melimpah di berbagai wilayah Indonesia.

“Nah, itulah salah satu kesalahan fatal di zaman Orde Baru dulu, yaitu ‘berasisasi’,” ujarnya.

Baca: Awas Diabetes! Ini Kadar Gula Darah Normal sesuai Usia

Menurut Prof. Rokhmin, pemerintah pada era reformasi seharusnya lebih serius mengembangkan penganekaragaman sumber karbohidrat. Langkah tersebut, menurutnya, pernah didorong oleh berbagai pemimpin nasional, tetapi pelaksanaannya belum berjalan optimal.

Prof. Rokhmin juga menilai perubahan pola konsumsi tidak cukup dilakukan melalui instruksi pemerintah. Yang lebih penting ialah membangun gerakan nasional yang melibatkan seluruh unsur masyarakat agar diversifikasi pangan menjadi kebiasaan bersama.

“Instruksi para elite bangsa tidak akan berhasil kalau hanya sekadar instruksi. Harus ada gerakan nasional,” katanya.

Prof. Rokhmin menambahkan masyarakat Indonesia pada dasarnya mudah mengikuti teladan para pemimpin. Karena itu, pejabat negara hingga kepala daerah diharapkan memberi contoh dengan membiasakan konsumsi pangan lokal dalam berbagai kesempatan.

Menurut Prof. Rokhmin, langkah tersebut akan memberikan dampak ganda.

“Selain memperkuat ketahanan pangan nasional, permintaan terhadap komoditas pangan lokal juga meningkat sehingga membuka peluang ekonomi bagi petani di berbagai daerah,” pungkasnya.