Ikhbar.com: Pengasuh Pondok Pesantren Alinarah Buntet Cirebon, KH Adib Rofiuddin Izza, menilai bahwa pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji oleh DPR RI sarat dengan kepentingan politis.
“Kalau saya lihat fenomena dari keseluruhan masalah, Pansus itu lebih besar unsur politisnya. Jadi saya pikir kalau masalah haji itu, ya, jangan dipolitisasi lah,” ujar KH Adib di Cirebon, dikutip dari ANTARA, pada Jumat, 19 Juli 2024.
Baca: Pansus Haji Diharap Non-Politis, Muhammadiyah: Jangan untuk Sudutkan Menag
Kiai Adib menjelaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji 2024 secara umum tergolong sukses dan mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, termasuk para konsultan haji yang ditemuinya.
Menurutnya, penilaian ini didasarkan pada diskusi dengan beberapa konsultan haji yang menyatakan bahwa pembentukan Pansus Angket Haji lebih bernuansa politis.
“Saya nanya bukan-bukan kepada 10-20 orang. Beberapa konsultan saya tanya, beberapa tim-tim saja saya tanya, semuanya sama. Jadi kesimpulannya, ya, politis sekali,” tambahnya.
Meskipun mengakui adanya kekurangan dalam penyelenggaraan haji, Kiai Adib menekankan bahwa tidak ada yang sempurna, namun penyelenggaraan tersebut mendekati kesempurnaan dengan lebih banyak sisi baiknya.
Salah satu isu yang dipersoalkan oleh Pansus adalah kepadatan di Mina, yang menurut Kiai Adib, tidak bisa dihindari mengingat luasan wilayah Mina yang terbatas.
“Kalau kita bicara Mina, wong Mina tempatnya segitu kok, tempatnya cuman segitu-gitunya. Apalagi, kan, Pemerintah Saudi di Mina itu membangun tempat permanen, jadi semakin sempit,” jelasnya.
Baca: DPR Bentuk Pansus Haji, Gus Menag: Kita Ikuti
Kiai Adib juga menyoroti bahwa banyak masalah lain yang lebih mendesak untuk dipansuskan oleh DPR, seperti judi online dan pelayanan maskapai Garuda Indonesia yang sering mengalami keterlambatan.
“Ada judi online, kenapa enggak (dipansuskan)? Kira-kira begitulah. Atau Garuda yang pelayanannya yang banyak delay-delay kayak gitu. Tegur itu mestinya, kalau kita mau bicara objektif,” pungkasnya.