Ikhbar.com: Pemerintah Turki kembali mencopot tiga walikota di wilayah mayoritas Kurdi di tenggara negara tersebut, dan menggantinya dengan pejabat negara.
Dikutip dari Arab News, laporan dari Kementerian Dalam Negeri Turki menyebutkan, ketiga walikota tersebut berasal dari Partai Demokrasi dan Kesejahteraan (DEM), partai pro-Kurdi yang berhasil memenangkan sejumlah kursi dalam pemilu lokal Maret lalu, seiring gelombang kemenangan kandidat oposisi di berbagai kota besar.
Langkah pemberhentian ini diambil menyusul penangkapan seorang walikota dari Partai Rakyat Republik (CHP), dengan tuduhan memiliki kaitan dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK), organisasi yang dianggap teroris oleh pemerintah.
Baca: Fethullah Gulen, Ulama Terkemuka Turki yang Dituding Kudeta Erdogan Meninggal Dunia
Penangkapan ini memicu reaksi keras dari DEM dan CHP, yang menyebut tindakan pemerintah sebagai bentuk kudeta politik. Mereka menilai tindakan tersebut sebagai upaya sistematis untuk membungkam suara oposisi Kurdi.
Presiden Recep Tayyip Erdoğan, meski sebelumnya menyatakan komitmennya untuk mendekati komunitas Kurdi, telah beberapa kali mengeluarkan kebijakan serupa, dengan mencopot puluhan walikota dari partai pro-Kurdi, dan menunjuk penguasa baru.
Kebijakan ini diyakini sebagai upaya pemerintah untuk mengendalikan wilayah-wilayah dengan pengaruh Kurdi yang kuat.
Baca: Bahasa Turki Punya Akhiran Khusus untuk Bergosip
Situasi politik Turki pun kian memanas dengan ketegangan yang terus meningkat antara pemerintah dan komunitas Kurdi.
Konflik ini menunjukkan polarisasi politik yang tajam di Turki, dengan perbedaan ideologi dan aspirasi semakin menciptakan jurang antara pemerintah pusat dan masyarakat Kurdi di tenggara negara itu.
