Ikhbar.com: Ketersediaan pangan di Maluku Utara menghadapi tekanan serius. Produksi beras saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga ketergantungan pada pasokan dari luar daerah masih tinggi.
Data terbaru menunjukkan produksi beras Maluku Utara pada 2025 hanya sekitar 12.670 ton. Sementara itu, kebutuhan beras diperkirakan lebih dari 151 ribu ton per tahun. Selisih tersebut menghasilkan defisit sekitar 138 ribu ton.
Angka tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri, dalam Talkshow Menatap Masa Depan Perikanan Maluku Utara bertema “Pembangunan Agro-maritim Berbasis Inovasi untuk Peningkatan Daya Saing, Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Kedaulatan Pangan, dan Kesejahteraan Masyarakat Maluku Utara secara Berkelanjutan”. 
“Produksi beras yang ada tidak mencukupi, dengan defisit sekitar 138.450 ton per tahun,” ujarnya, di Halmahera Ballroom, Bela Hotel Ternate, Sabtu, 11 April 2026.
Baca: Prof. Rokhmin Dorong Model Agro-Maritim untuk Lepas dari Ketergantungan Nikel
Ia menjelaskan produksi beras Maluku Utara masih terkonsentrasi di wilayah tertentu. Halmahera Timur menjadi penyumbang terbesar dengan sekitar 6.521 ton atau lebih dari 50 persen total produksi.
Kondisi tersebut menunjukkan kapasitas produksi belum merata di seluruh wilayah. Sebagian besar daerah memiliki produktivitas rendah, baik karena keterbatasan lahan, teknologi, maupun infrastruktur pertanian.
Prof. Rokhmin menilai persoalan ini tidak bisa dianggap sepele karena berkaitan dengan ketahanan pangan daerah. Ketergantungan pada pasokan luar membuat Maluku Utara rentan terhadap gangguan distribusi dan fluktuasi harga.
Ia menegaskan kebutuhan beras dihitung berdasarkan jumlah penduduk sekitar 1,37 juta jiwa dengan konsumsi rata-rata 110 kilogram per orang per tahun. Dengan perhitungan tersebut, kebutuhan total mencapai lebih dari 151 ribu ton.
“Produksi beras Maluku Utara mencapai 12.670 ton, sementara kebutuhan mencapai 151.120 ton per tahun,” kata dia.
Selisih yang besar menunjukkan kesenjangan antara produksi dan kebutuhan. Tanpa intervensi yang tepat, kondisi ini berpotensi membebani ekonomi masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah.
Baca: Prof. Rokhmin: Ekonomi Maluku Utara Melonjak, Ketimpangan kian Tampak
Selain itu, rendahnya produksi berkaitan dengan struktur ekonomi daerah yang belum menjadikan pertanian sebagai sektor utama. Kontribusi sektor pertanian masih relatif kecil dibandingkan sektor industri pengolahan dan pertambangan.
Prof. Rokhmin mendorong sektor pertanian mendapat perhatian lebih serius, baik dari sisi kebijakan, investasi, maupun penguatan kapasitas petani. Peningkatan produktivitas menjadi kunci untuk mengurangi defisit.
Ia juga menekankan pentingnya pengembangan sistem pertanian yang terintegrasi dengan sektor lain, termasuk distribusi dan pengolahan hasil.
“Kapasitas produksi belum memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujar Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University tersebut.
