Ikhbar.com: Penerapan teknologi dinilai menjadi faktor penentu keberhasilan Indonesia dalam mewujudkan kedaulatan pangan sekaligus keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah.
Hal tersebut ditegaskan Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Dr. H. Rokhmin Dahuri, dalam program Jendela Negeri bertema Memperkuat Kedaulatan Pangan di TVRI, Senin, 19 Januari 2026. 
Prof. Rokhmin menyatakan bahwa sejarah pembangunan di berbagai negara menunjukkan hubungan erat antara kemajuan teknologi dan peningkatan produktivitas. Tanpa inovasi, sektor pangan sulit berkembang secara berkelanjutan.
“Sejarah bangsa-bangsa di dunia dan fakta empiris membuktikan bahwa maju mundurnya suatu usaha ditentukan oleh inovasi teknologi,” ujar pakar kelautan dan perikanan tersebut.
Baca: Ini Bedanya Swasembada dengan Kedaulatan Pangan menurut Prof. Rokhmin
Ia menilai tantangan utama Indonesia saat ini terletak pada masih dominannya pola produksi tradisional. Lebih dari 80 persen usaha di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan belum memanfaatkan teknologi secara optimal.
“Malangnya, lebih dari 80 persen usaha di pertanian, perikanan, maupun peternakan masih dijalankan secara tradisional,” katanya. Kondisi ini berdampak langsung pada rendahnya produktivitas dan pendapatan pelaku usaha pangan.
Pada sektor pertanian, Prof. Rokhmin menyoroti persoalan skala ekonomi. Berdasarkan kajian IPB dan FAO, skala ideal usaha tani padi berada pada kisaran dua hektare agar petani memperoleh pendapatan yang layak. Namun, realitas di lapangan menunjukkan rata-rata lahan garapan petani sawah di Jawa hanya sekitar 0,4 hektare.
Dengan skala lahan yang sempit dan dukungan teknologi yang terbatas, petani kesulitan meningkatkan produksi dan pendapatan.
“Dengan lahan garapan sawah yang sempit, siapapun bupati, gubernur, maupun presidennya, petani akan tetap berada dalam kondisi miskin,” ujarnya.
Ia mendorong pemerintah melakukan transformasi struktural melalui penguatan teknologi sekaligus pengembangan sektor pendukung. Rasionalisasi tenaga kerja di sektor pertanian, menurutnya, perlu diiringi dengan pembangunan agroindustri, pariwisata pedesaan, dan industri manufaktur yang ramah lingkungan.
Pada sektor perikanan, teknologi juga dinilai krusial untuk menjaga keseimbangan antara kesejahteraan nelayan dan kelestarian sumber daya. Prof. Rokhmin menyinggung pembangunan kampung nelayan yang harus berbasis data stok ikan agar kapasitas penangkapan tetap terkendali.
Baca: Prof. Rokhmin: Swasembada Pangan Wajib Dibarengi Upaya Kesejahteraan Petani
Ia juga menekankan pentingnya praktik penanganan hasil tangkap yang baik. Selama ini, banyak nelayan belum menggunakan es atau fasilitas pendingin, sehingga kualitas ikan menurun sebelum sampai ke darat. Kondisi tersebut berdampak pada harga jual dan pendapatan nelayan.
Menurut Prof. Rokhmin, penerapan teknologi tidak boleh berhenti pada alat produksi, tetapi harus mencakup seluruh rantai nilai dari hulu hingga hilir. Tanpa pendekatan tersebut, Indonesia akan terus terjebak pada ekspor bahan mentah dan ketergantungan terhadap impor pangan.
“Tanpa penggunaan teknologi yang tepat guna, saya pesimistis bangsa ini dapat lepas dari jebakan negara berpendapatan menengah,” tegasnya.
Ia menilai penguasaan teknologi pangan menjadi syarat mutlak agar Indonesia tidak hanya mencapai swasembada, tetapi juga berdaulat dalam menentukan arah pembangunan pangannya sendiri.
