Ikhbar.com: Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri, MS, melontarkan kritik terhadap arah kebijakan pangan nasional yang dinilai masih berkutat pada persoalan permukaan.
Dalam Webinar Nasional yang diselenggarakan Pusat Pengkajian Agraria dan Sumber Daya Alam (PPASDA), Prof. Rokhmin mengibaratkan klaim keberhasilan swasembada pangan di Indonesia seperti gunung es. Capaian tersebut hanya tampak di permukaan, sedangkan persoalan mendasar yang bersifat struktural jauh lebih besar dan belum tertangani.
Menurut Prof. Rokhmin, pemerintah terlalu terpaku pada langkah jangka pendek yang reaktif terhadap gejolak pasar. Fokus kebijakan lebih diarahkan pada stabilisasi harga di tingkat konsumen. Hal itu tercermin dari dominasi Harga Eceran Tertinggi (HET) dan operasi pasar sebagai instrumen utama. Di sisi lain, kebijakan tersebut dinilai menekan harga di tingkat produsen. 
“Secara umum kebijakan pemerintah tentang pangan sudah cukup baik, tetapi belum menyentuh problem struktural atau akar masalahnya,” tegas Prof. Rokhmin, Selasa, 17 Februari 2026.
Baca: Prof. Rokhmin: Kredit Murah Bantu Petani Lebih Sejahtera
Akar persoalan lain yang disoroti adalah kecilnya skala ekonomi usaha tani. Prof. Rokhmin memaparkan, sekitar 85 persen petani tanaman pangan memiliki lahan garapan kurang dari 2 hektare atau berada di bawah ambang ekonomi.
“Di Pulau Jawa, kondisinya lebih memprihatinkan karena rata-rata kepemilikan lahan hanya 0,4 hektare, yang berakibat pada rendahnya pendapatan petani rata-rata hanya Rp 2,25 juta per bulan, jauh di bawah rata-rata upah buruh nasional yang mencapai Rp 3,1 juta,” katanya.
Ketimpangan tersebut tampak dari perbandingan produktivitas antar-sektor. Pada 2025, produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian tercatat sekitar Rp 24,8 juta per pekerja per tahun. Angka itu tertinggal jauh dibanding sektor industri yang mencapai Rp 161 juta dan sektor keuangan sebesar Rp 332 juta per pekerja per tahun.
“Kondisi ini diperparah dengan laju alih fungsi lahan sawah yang mencapai 60.000 hektare per tahun serta degradasi kualitas lahan akibat penggunaan pupuk kimia yang berlebihan sejak era 1970-an,” ungkap Prof. Rokhmin.
Baca: Prof. Rokhmin: Logistik Cerdas Jadi Strategi Pemerataan Ekonomi Nasional
Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001-2004 tersebut juga mengkritik tumpang tindih kewenangan antarlembaga. Fungsi pengaturan pangan tersebar di Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional Bapanas, dan Kementerian Perdagangan. Situasi ini dinilai memicu inefisiensi kebijakan serta lemahnya koordinasi pasokan. Bahkan, ia menyoroti besarnya intervensi aktor nonesensial seperti TNI dan Polri dalam program swasembada yang dianggap mencerminkan kegagalan mekanisme tata kelola sipil.
Sebagai jalan keluar, Prof. Rokhmin mendorong reformasi struktural melalui penataan skala ekonomi lewat reforma agraria, pembangunan big data pangan yang akurat, serta kebijakan ekonomi politik yang lebih berpihak kepada petani.
“Tanpa membenahi fondasi tersebut, impian kedaulatan pangan nasional dinilai akan terus kandas di tengah jalan,” pungkas Prof. Rokhmin.
