Ikhbar.com: Masalah kemiskinan dan ketimpangan masih menjadi pekerjaan rumah utama di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning). Data terbaru menunjukkan kondisi tersebut belum membaik secara signifikan dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Paguyuban Dulur Cirebonan, Prof. Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri. Dia menyoroti tingginya angka kemiskinan di sejumlah daerah.

“Indramayu mencatat tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Barat pada 2024, yakni 11,93 persen, diikuti Kuningan 11,88 persen, dan Kabupaten Cirebon 11 persen,” ungkapnya dalam forum Halalbihalal Paguyuban Dulur Cirebonan di Ballroom Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Ahad, 5 April 2026.

Prof. Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri menyampaikan materi dalam acara Halalbihalal Paguyuban Dulur Cirebonan Ciayumajakuning di Ballroom Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Ahad (5/4/2026). Dalam kesempatan tersebut, dia menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi dan transformasi pembangunan daerah. Dok. IST

Baca: Halalbihalal Dulur Cirebonan, Prof Rokhmin: Ekonomi Ciayumajakuning Butuh Pertumbuhan di Atas 7 Persen

Prof Rokhmin menilai angka tersebut menunjukkan pembangunan belum merata. Dia juga menyoroti ketimpangan pendapatan yang masih tinggi.

“Koefisien Gini Jawa Barat pada 2024 tercatat sebesar 0,421, jauh di atas batas ideal di bawah 0,3 untuk kategori wilayah yang adil secara sosial ekonomi,” kata Anggota Komisi IV DPR RI tersebut.

“Suatu daerah dikategorikan adil secara sosial ekonomi jika Koefisien Gini kurang dari 0,3,” sambungnya.

Di tingkat kabupaten dan kota, menurut Prof Rokhmin, ketimpangan juga terlihat. Kota Cirebon mencatat Gini ratio 0,424, sementara Kabupaten Cirebon 0,374 dan Kuningan 0,369. Data tersebut menunjukkan distribusi pendapatan yang belum merata.

Selain itu, indeks pembangunan manusia di wilayah Ciayumajakuning masih tertinggal. Indramayu berada di angka 70,72, Majalengka 71,37, dan Kuningan 71,56. Seluruhnya masih di bawah rata-rata provinsi.

Baca: Prof. Rokhmin Ungkap 4 Pendorong Kemajuan Wilayah

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan (2001-2004) tersebut, ketimpangan menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan. Jika distribusi hasil pembangunan tidak merata, potensi konflik sosial dan ketidakstabilan ekonomi dapat meningkat.

Prof Rokhmin mengingatkan dampak jangka panjang ketimpangan tidak terbatas pada ekonomi, tetapi juga memengaruhi kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Karena itu, dia menekankan pentingnya pembangunan yang inklusif.

“Pertumbuhan ekonomi harus inklusif, mensejahterakan seluruh rakyat secara adil,” pungkas dia.