Ikhbar.com: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diproyeksikan akan diperluas untuk menjangkau lansia dan penyandang disabilitas pada tahun 2026 mendatang. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan sosial dan meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan di Indonesia.
Menteri Sosial (Mensos), KH Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan usulan tersebut langsung kepada Presiden Prabowo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada Selasa, 4 November 2025.
“Kami juga tadi mengusulkan kepada Bapak Presiden untuk memberikan makan bergizi gratis khusus untuk lansia dan penyandang disabilitas. Usulan ini akan kami dalami lebih lanjut dan akan kami laporkan kembali pada kesempatan berikutnya,” ujar Gus Ipul. 
Ia menjelaskan bahwa apabila usulan tersebut disetujui, para lansia dan difabel tetap akan tercatat sebagai penerima bantuan sosial (bansos) yang sudah ada, karena MBG merupakan program tambahan dan tidak akan menghapus hak mereka atas perlindungan sosial lainnya.
Baca: BGN Siapkan Hadiah Rp5 Juta untuk Kreator Konten MBG, Yuk Ikutan!
“Tidak dihapus. Jadi maksudnya begini, bansos itu bagian dari perlindungan dan jaminan sosial yang memang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, agar kebutuhan dasar mereka tetap terpenuhi, termasuk jaminan kesehatan,” jelasnya.
Program Makan Bergizi Gratis pertama kali diluncurkan secara nasional pada Senin, 6 Januari 2025 dan menjadi salah satu simbol komitmen pemerintah untuk membangun generasi sehat dan cerdas. Saat ini, program tersebut menyasar anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, guna memastikan asupan gizi sejak dini hingga masa pertumbuhan anak.
Presiden Prabowo menargetkan hingga akhir tahun 2025, MBG dapat menjangkau 82,9 juta penerima manfaat di seluruh 38 provinsi. Per akhir Oktober 2025, tercatat sekitar 40 juta orang telah menerima manfaat program ini yang tersebar di 509 kabupaten/kota.
Dalam rapat terbatas di Istana, Presiden Prabowo juga membahas sinkronisasi antarprogram pemberdayaan masyarakat dan UMKM, agar pelaksanaan kebijakan sosial lebih terintegrasi dan efisien.
Rapat tersebut dihadiri sejumlah pejabat tinggi, di antaranya Menko Pemberdayaan Masyarakat, KH Muhaimin Iskandar atau Gus Imin, Menko PMK Pratikno, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, Mensos Gus Ipul, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), KH Abdul Mu’ti.
Turut hadir pula Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Desa Yandri Susanto, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko.
Selain itu, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya juga turut hadir dalam pertemuan tersebut.
Dengan langkah baru ini, pemerintah menunjukkan keseriusan memperluas manfaat program sosial agar benar-benar menyentuh semua lapisan masyarakat, termasuk lansia dan penyandang disabilitas yang selama ini membutuhkan perhatian lebih dalam aspek gizi dan kesejahteraan.
