Ikhbar.com: Konferensi Tingkat Tinggi Internasional untuk Penyelesaian Damai Masalah Palestina dimulai di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat (AS).
Konferensi yang diprakarsai Arab Saudi dan Prancis ini bertujuan menghidupkan kembali momentum global untuk solusi dua negara di tengah kampanye militer Israel di Gaza.
Namun, pertemuan penting yang berlangsung hingga 30 Juli ini diboikot Amerika Serikat dan Israel, yang menganggapnya kontraproduktif terhadap upaya perdamaian yang sedang berlangsung.
Baca: PBB Desak Gencatan Senjata Permanen di Gaza, AS Menolak
Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, menyatakan bahwa konferensi ini menunjukkan adanya dukungan internasional yang kuat untuk kedaulatan Palestina.
“Ini adalah tahap bersejarah yang mencerminkan tumbuhnya konsensus internasional,” ujar Pangeran Faisal bin Farhan, dikutip dari Arab News, pada Selasa, 29 Juli 2025.
Ia menambahkan bahwa negara Palestina yang merdeka adalah kunci sejati menuju perdamaian.
Senada dengan itu, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot mendesak para peserta untuk menjadikan pertemuan ini sebagai “titik balik” untuk mengimplementasikan solusi dua negara.
Dorongan ini muncul beberapa hari setelah Presiden Prancis, Emmanuel Macron, berjanji akan secara resmi mengakui Negara Palestina di Majelis Umum PBB pada bulan September mendatang.
Di sisi lain, Israel dan sekutu utamanya, AS, menolak untuk berpartisipasi. Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, mengkritik tajam konferensi tersebut.
“Konferensi ini tidak mempromosikan solusi, melainkan memperdalam ilusi,” katanya.
Menurutnya, penyelenggara “terputus dari kenyataan” karena lebih memprioritaskan kedaulatan Palestina daripada pembebasan sandera dan pelucutan senjata Hamas.
Departemen Luar Negeri AS juga melabeli acara tersebut sebagai “aksi publisitas” yang “tidak produktif dan tidak tepat waktu“.
Washington berpendapat bahwa konferensi ini justru dapat menghambat upaya diplomatik untuk mengakhiri perang dan membebaskan para sandera.
Dalam forum tersebut, Perdana Menteri Palestina, Mohammad Mustafa, menyampaikan syarat untuk pemulihan keamanan di Gaza.
“Israel harus menarik diri sepenuhnya dari Jalur Gaza dan Hamas harus melepaskan kendalinya atas jalur tersebut serta menyerahkan senjatanya kepada Otoritas Palestina,” tegas Mustafa.
Baca: Prancis Akui Kedaulatan Palestina, Israel Meradang
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, yang turut hadir, memperingatkan bahwa konflik telah mencapai “titik puncak“.
Ia menyerukan tindakan nyata dan menegaskan bahwa solusi dua negara, yang berdasarkan perbatasan pra-1967 tetap menjadi satu-satunya jalan yang kredibel menuju perdamaian abadi bagi Israel dan Palestina.