Ikhbar.com: Pemerintah Indonesia mengecam keras rencana Israel untuk menguasai Jalur Gaza secara militer, dengan menyatakan hal itu sebagai eskalasi berbahaya dan pelanggaran hukum internasional.
Sikap ini tertuang dalam pernyataan bersama dengan berbagai negara dan organisasi, termasuk Bahrain, Mesir, Yordania, Nigeria, Palestina, Qatar, Arab Saudi, Turki, Bangladesh, Chad, Djibouti, Gambia, Kuwait, Libya, Malaysia, Mauritania, Oman, Pakistan, Somalia, Sudan, Uni Emirat Arab, Yaman, Liga Arab, serta Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
Baca: Israel Siapkan Pengambilalihan Kota Gaza, Warga Diminta Mengungsi 
“Kami menganggap pengumuman ini sebagai eskalasi yang berbahaya dan tidak dapat diterima, pelanggaran berat terhadap hukum internasional, dan upaya untuk memperkuat pendudukan ilegal serta memaksakan fait accompli (fakta di lapangan) dengan kekerasan, yang bertentangan dengan legitimasi internasional,” demikian bunyi pernyataan bersama tersebut, dikutip dari laman resmi Kemlu RI, pada Senin, 11 Agustus 2025.
Pernyataan itu menilai tindakan Israel sebagai kelanjutan pelanggaran, termasuk pembunuhan, kelaparan, pemindahan paksa, aneksasi tanah Palestina, serta terorisme pemukim, yang dapat digolongkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
Kabinet keamanan Israel telah menyetujui rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menduduki Kota Gaza utara, dengan militer Israel bersiap menguasai wilayah sambil memberikan bantuan kemanusiaan di luar zona pertempuran.
Baca: Indonesia Siapkan Pulau Galang untuk Pengobatan 2.000 Warga Gaza
Indonesia dan negara-negara lain menegaskan enam poin utama: penghentian agresi Israel segera, akses bantuan kemanusiaan tanpa syarat, dukungan gencatan senjata via Mesir-Qatar-AS, rekonstruksi Gaza, penolakan pengusiran Palestina serta pemeliharaan status quo Yerusalem, solusi dua negara berdasarkan batas 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina, dan pertanggungjawaban Israel atas genosida serta bencana kemanusiaan di Gaza.
