Ikhbar.com: Jaringan Gusdurian mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menghentikan kekerasan aparat terhadap massa aksi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Desakan ini juga disertai permintaan agar Kapolri dicopot dari jabatannya menyusul dugaan tindakan represif yang terus berulang.

Melalui pernyataan resminya, Gusdurian menyampaikan rasa duka dan solidaritas terhadap para korban yang mengalami kekerasan saat menyampaikan aspirasi. Mereka menilai tindakan aparat yang berlebihan, ditambah komentar arogan sejumlah pejabat, justru memperkeruh kondisi politik dan sosial di tengah masyarakat yang sedang kesulitan akibat tekanan ekonomi.

Menurut Guadurian, gelombang demonstrasi tidak muncul tanpa sebab. Akar persoalan berasal dari kebijakan pemerintah yang dianggap jauh dari kepentingan rakyat. Kenaikan pajak, tambahan fasilitas untuk anggota DPR, hingga praktik rangkap jabatan dinilai menunjukkan gaya hidup mewah pejabat, sementara masyarakat di bawah justru menghadapi PHK, pengangguran, serta harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi.

Baca: Konferensi Pemikiran Gus Dur Tegaskan ‘Rahmatan lil ‘Alamin’ Cakup Relasi dengan Alam

“Situasi diperparah oleh arogansi pejabat dan tindakan brutal polisi dalam menghadapi massa aksi. Kondisi ini berpotensi melemahkan supremasi sipil,” ujar Imam, salah satu dari 12 penggerak Jaringan Gusdurian saat membacakan sikap resmi dalam Penutupan Temu Nasional GUSDURian di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur pada Ahad, 31 Agustus 2025.

Menindaklanjuti kondisi tersebut, Jaringan Gusdurian menyampaikan tujuh tuntutan utama kepada pemerintah dan DPR:

1. Mendesak Presiden menghentikan tindakan represif dalam penanganan demonstrasi.
2. Menuntut reformasi Polri dan pencopotan Kapolri akibat berulangnya kekerasan terhadap warga.
3. Meminta fasilitas dan tunjangan pejabat, termasuk anggota DPR, dicabut karena memicu kemarahan publik.
4. Mendesak DPR memastikan setiap kebijakan negara berpihak kepada rakyat.
5. Menuntut pemerintah menegakkan hukum dan memberantas praktik korupsi yang semakin terbuka.
6. Mendorong lembaga negara independen menjalankan fungsi perlindungan hak konstitusional warga.
7. Mengajak masyarakat sipil melakukan konsolidasi guna menjaga prinsip demokrasi yang substantif.

Ikuti dan baca artikel kami lainnya di Google News.