Ikhbar.com: Pemerintah mulai menguji coba pendaftaran bantuan sosial (bansos) secara digital melalui aplikasi Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos). Melalui sistem ini, masyarakat dapat mendaftarkan diri atau mengusulkan tetangganya yang dinilai layak menerima bantuan, tanpa harus melalui jalur birokratis yang panjang.
Uji coba perdana sistem digital bansos ini dilakukan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) di Desa Gombengsari, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, sejak 2 Oktober 2025.
Proyek percontohan tersebut dipantau langsung oleh sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sosial (Mensos), KH Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta beberapa wakil menteri dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. 
Menurut Gus Ipul, sistem Perlinsos dirancang agar masyarakat dapat mengajukan bantuan secara mandiri maupun mengusulkan pihak lain yang dianggap berhak. Seluruh data yang masuk akan diproses otomatis oleh sistem untuk meminimalkan potensi bias dan penyalahgunaan wewenang.
Baca: 200 Ribu Penerima Bansos Dicoret Pemerintah karena Terlibat Judol
“Yang menyeleksi nanti adalah sistem, supaya bisa menghindari unsur subjektif. Jadi masyarakat cukup mendaftar dan biarkan sistem yang memilah,” kata Gus Ipul pada Jumat, 3 Oktober 2025.
Bagi masyarakat yang belum memiliki telepon pintar, pemerintah menyiapkan opsi bantuan melalui pendamping PKH, perangkat desa, RT/RW, atau tokoh masyarakat. Mereka dapat membantu melakukan pendaftaran dengan memfoto wajah calon penerima agar terverifikasi secara digital.
“Cukup difoto wajahnya, nanti sistem yang memproses. Dengan cara ini, semuanya jadi lebih mudah,” tambahnya.
Aplikasi Perlinsos terhubung dengan berbagai basis data nasional seperti Dukcapil, BKN, BPJS Kesehatan, BPN, hingga SAMSAT, sehingga proses validasi berjalan otomatis dan bantuan menjadi lebih tepat sasaran.
“Ketika kepala desa menginput nama-nama penerima, sistem akan langsung mencocokkan dengan data pemerintah. Jadi semua transparan dan bisa dilacak,” jelas Gus Ipul.
Proses pendaftaran dan verifikasi pun dibuat sederhana. Masyarakat cukup melakukan verifikasi identitas menggunakan teknologi wajah dan biometrik, lalu menunggu hasil penilaian kelayakan dari sistem. Semua dilakukan langsung oleh masyarakat tanpa perantara, hanya melalui perangkat ponsel.
Selanjutnya, hasil verifikasi akan dikaji oleh panel ahli lintas kementerian, termasuk Kementerian Sosial dan BPS, untuk memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat.
Pemilihan Banyuwangi sebagai lokasi uji coba bukan tanpa alasan. Wilayah ini memiliki kondisi geografis beragam, mulai dari pesisir, pegunungan, hingga daerah minim sinyal, sehingga cocok untuk menguji keandalan aplikasi sebelum diterapkan secara nasional.
“Daerah ini memang dipilih karena medannya menantang, ada yang sulit sinyal, ada juga yang warganya belum punya HP. Jadi bisa benar-benar diuji efektivitas sistemnya,” ujar Gus Ipul.
Ia menambahkan, digitalisasi bansos melalui Perlinsos merupakan bagian dari arahan Presiden untuk memastikan distribusi bantuan sosial yang lebih akurat, transparan, dan akuntabel.
Sistem ini juga akan mengintegrasikan seluruh data penerima bantuan dari berbagai program, seperti PKH, BPNT, dan bantuan daerah lainnya, agar pemerintah bisa memantau siapa mendapat bantuan apa.
“Dengan sistem ini, akan terlihat dengan jelas setiap keluarga menerima bantuan dari program apa saja. Jadi tidak ada lagi tumpang tindih,” tutup Gus Ipul.
