Ikhbar.com: Haul Ke-16 Gus Dur menjadi momentum refleksi serius atas kondisi demokrasi dan ruang partisipasi rakyat di Indonesia. Peringatan wafat Presiden ke-4 RI, KH Abdurrahman Wahid 2025 bertajuk “Dari Rakyat, Oleh Rakyat, dan Untuk Rakyat”. Tema ini sebagai bentuk penegasan kembali pesan utama perjuangan almarhum dalam menjaga kedaulatan sipil dan demokrasi.
Ketua Panitia Haul Ke-16 Gus Dur, Ny. Hj. Alissa Wahid, menyampaikan bahwa tema tersebut dipilih sebagai kritik terbuka terhadap arah kebijakan negara yang dinilai semakin menjauh dari kepentingan rakyat. Ia menilai, ruang publik bagi warga untuk terlibat aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terus menyempit.
“Kita melihat di Indonesia saat ini kehidupan berbangsa, bernegara kita itu ruang untuk rakyatnya makin kepinggir. Tidak menjadi sentral kebijakan, tidak menjadi aktor-aktor yang dilibatkan begitu. Kita melihat misalnya rakyat yang bersuara kritis dibungkam, direpresi, diintimidasi,” ujar Ny. Alissa di Ciganjur, Jakarta Selatan pada Sabtu, 20 Desember 2025. 
1. Sorotan atas berbagai persoalan yang menekan rakyat
Ny. Alissa mengungkapkan, dalam beberapa waktu terakhir rakyat kian terpinggirkan dari proses pengambilan keputusan negara. Posisi rakyat tidak lagi ditempatkan sebagai poros utama, melainkan sekadar objek kebijakan.
Baca: Riwayat Kedekatan Gus Dur dan Kiai Maman
Ia menyinggung pengesahan undang-undang yang dilakukan tanpa pelibatan publik, kembalinya aparat bersenjata ke ruang sipil, hingga program pemerintah yang dinilai gagal menjawab kebutuhan nyata masyarakat, seperti penanganan bencana di Aceh dan Sumatra.
Kondisi tersebut, menurutnya, mencerminkan melemahnya supremasi sipil serta merosotnya partisipasi bermakna masyarakat dalam menentukan arah kebijakan negara. Kritik, masukan, dan forum urun rembuk dari warga sering kali diabaikan, bahkan dibalas dengan tindakan represif.
“Hal ini memperlihatkan penegakan hukum yang semakin semena-mena terhadap rakyat,” ujarnya.
Ia menambahkan, situasi itu mencapai titik krusial dengan disahkannya RUU KUHAP oleh DPR bersama Pemerintah, serta pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto.
2. Meneguhkan inspirasi dan keteladanan Gus Dur
Tema Haul Ke-16 Gus Dur juga dimaksudkan untuk menghadirkan kembali teladan almarhum dalam menjaga demokrasi dan kedaulatan rakyat. Ny. Alissa menegaskan, sepanjang hidupnya Gus Dur konsisten memperjuangkan hak-hak sipil dan menempatkan rakyat sebagai subjek utama negara.
“Kenapa kita mengangkat tema ini? Karena Gus Dur sepanjang hidupnya memperjuangkan kedaulatan rakyat dan kedaulatan sipil. Itu betul-betul beliau perjuangkan. Beliau mengajarkan kepada kita, baik dalam sikap pribadi maupun kepemimpinan bahwa kebijakan atau strategi yang diambil harus berangkat dari ‘Dari Rakyat, Oleh Rakyat, dan Untuk Rakyat’,” jelasnya.
Menurut Alissa, setiap warga negara memiliki martabat, hak, potensi, serta aspirasi yang harus dihormati. Karena itu, tujuan akhir negara seharusnya bermuara pada pemenuhan keadilan, kemakmuran, dan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat.
“Dalam konsep demokrasi, ‘untuk rakyat’ berarti melibatkan rakyat. Harapan, aspirasi, dan kebutuhannya harus diperhatikan dalam menyusun dan mengelola kehidupan bersama. Jadi, rakyat tidak hanya menjadi penerima bantuan sosial, pasar ekonomi, atau sekadar pelengkap penderita,” tegas putri sulung Gus Dur tersebut.
3. Semangat demokrasi yang kian memudar
Ny. Alissa juga menyoroti menurunnya semangat demokrasi, baik di tingkat masyarakat maupun di kalangan penyelenggara negara dan aktor politik, khususnya partai politik. Ia menilai kondisi ini sebagai peringatan serius agar bangsa Indonesia tidak menyimpang dari kesepakatan demokrasi yang telah dibangun selama puluhan tahun.
“Ini adalah alarm bagi kita semua,” kata Direktur Jaringan Gusdurian Indonesia itu.
Peringatan Haul Ke-16 Gus Dur digelar pada Sabtu, 20 Desember 2025, mulai pukul 18.00 hingga 23.00 WIB di Ciganjur, Jakarta Selatan.
Sejumlah tokoh nasional tampak hadir, di antaranya istri Gus Dur Shinta Nuriyah Wahid, Mahfud MD, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo, serta tokoh lintas agama dan masyarakat lainnya.
