Ikhbar.com: Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi di atas 7% selama sedikitnya 10 tahun agar dapat beralih dari negara berpendapatan menengah menjadi negara maju.
Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri, M.S., menilai target tersebut dapat dicapai apabila pemerintah mampu mengoptimalkan sumber daya alam, pasar domestik, dan posisi strategis Indonesia dalam perdagangan global.
“Kalau dari negara berkembang seperti kita, negara berpendapatan menengah ingin menjadi negara maju dan makmur, pertumbuhan ekonomi harus di atas tujuh persen minimal sepuluh tahun,” ujar Prof. Rokhmin dalam program Talk Highlight Radio Elshinta, Selasa, 17 November 2026.
Baca: Orasi Ilmiah di Kampus ULM, Prof. Rokhmin Ungkap Penyebab Pertumbuhan Ekonomi RI Mentok 5%
Prof. Rokhmin menjelaskan bahwa pengalaman sejumlah negara menunjukkan pertumbuhan ekonomi tinggi dalam jangka panjang menjadi salah satu prasyarat untuk mencapai kemakmuran. Ia mencontohkan China, Korea Selatan, dan Jepang yang berhasil bertransformasi dari negara berkembang menjadi negara maju.
Menurut Guru Besar IPB University tersebut, Indonesia memiliki modal besar untuk menempuh jalur serupa. Kekayaan sumber daya alam, jumlah penduduk yang menempati posisi keempat terbesar di dunia, serta letak geografis yang strategis merupakan sejumlah keunggulan yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan ekonomi.
“Potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebenarnya lebih dari sepuluh persen per tahun,” tuturnya.
Baca: Prof. Rokhmin Tegaskan Akuakultur Bisa Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi
Prof. Rokhmin juga menyoroti posisi Indonesia dalam jalur perdagangan internasional. Ia menyebut sekitar 40% perdagangan global diangkut melalui jalur laut Indonesia. Nilai perdagangan tersebut, menurut dia, mencapai sekitar 15 triliun dolar Amerika Serikat per tahun.
Angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan produk domestik bruto Indonesia yang disebutnya berada di kisaran 1,4 triliun dolar Amerika Serikat. Meski demikian, besarnya aktivitas perdagangan yang melintasi wilayah Indonesia belum sepenuhnya memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
“Selama ini kita menjadi pengimpor dan konsumen,” katanya.
Karena itu, Prof. Rokhmin mendorong perubahan struktur ekonomi melalui penguatan industri manufaktur, sektor jasa, serta industri primer yang dikelola secara modern dan berbasis teknologi. Sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan peternakan, menurut dia, perlu dikembangkan agar mampu menghasilkan produk olahan bernilai tambah.
Ia juga mengingatkan pentingnya menciptakan iklim investasi yang kondusif. Pemerintah, mulai dari presiden, menteri, anggota DPR, hingga kepala daerah, harus menjalankan fungsi sebagai pengatur dan pengawas agar investor dapat menanamkan modal dengan aman.
Prof. Rokhmin menilai ketidakpastian kebijakan dan gangguan terhadap kegiatan usaha dapat menghambat investasi serta pembangunan industri. Ia menyinggung perpindahan sejumlah pengusaha ke Vietnam sebagai persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
“Kalau kita ingin tumbuh ekonomi, pertama adalah harus ada kebijakan transformasi struktur ekonomi yang tepat dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus disertai pemerataan manfaat bagi masyarakat. Pemerintah perlu memastikan hasil pembangunan mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tapi inklusif, berkualitas, menyerap tenaga kerja dan didistribusikan kepada seluruh rakyat Indonesia dengan adil,” kata Prof. Rokhmin.