Ikhbar.com: Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menetapkan Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai tuan rumah Muktamar Ke-49 yang akan berlangsung pada 18-21 November 2027. Kepastian tersebut disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. KH Haedar Nashir dalam Pidato Iftitah Tanwir Muhammadiyah di Palu, Jumat, 13 November 2026.
Prof. Haedar, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa waktu dan lokasi penyelenggaraan muktamar telah diputuskan. Karena itu, tidak diperlukan lagi pembahasan untuk memastikan kedua hal tersebut.
“Muktamar tanggal 18 sampai 21 November 2027. Tidak perlu diisbat, apalagi diintip-intip lagi. Sudah qath’i itu, dan tempatnya di Medan,” tegas Prof. Haedar.
Penetapan Medan sebagai lokasi muktamar juga mengikuti pola penyelenggaraan kegiatan lima tahunan Muhammadiyah. Dalam tradisi sebelumnya, muktamar yang telah berlangsung di Pulau Sumatra biasanya dilanjutkan dengan penyelenggaraan di pulau lain.
Selain menetapkan jadwal dan lokasi muktamar, Tanwir Muhammadiyah membahas sejumlah agenda organisasi sebagai bagian dari persiapan menuju Muktamar ke-49. Salah satu materi yang menjadi perhatian ialah penyempurnaan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Muhammadiyah.
Prof. Haedar menjelaskan, pembahasan AD/ART diperlukan untuk memperkuat keberadaan Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) di berbagai negara. Selama ini, perkembangan PCIM masih menghadapi sejumlah kendala, terutama berkaitan dengan sumber daya insani serta pengakuan dan legalitas organisasi di negara tempat mereka berada.
Dari sekitar 30 PCIM yang tersebar di berbagai negara, belum seluruhnya memiliki kelembagaan yang kuat. Sebagian di antaranya juga belum mempunyai badan hukum yang diakui oleh negara setempat.
Baca: Muhammadiyah Luncurkan ChatHPT, Warga Persyarikatan Kini Bisa Tanya Soal Agama lewat AI
“Karena beragam, dari 30 itu tidak semua hidup. Yang hidup itu di beberapa negara saja, yang sudah ada badan hukumnya, apalagi sudah ada amal, misalnya seperti Australia dan Malaysia,” jelasnya.
Pembahasan perubahan AD/ART juga mencakup ketentuan mengenai jumlah anggota PP Muhammadiyah. Haedar menyampaikan bahwa angka 13 anggota Pimpinan Pusat selama ini tidak harus dipandang sebagai ketentuan yang mutlak. Jumlah tersebut dapat dikaji kembali dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan keberagaman kualifikasi kepemimpinan.
Ia menilai, penambahan jumlah anggota pimpinan tidak otomatis meningkatkan keterlibatan personel dalam menjalankan tugas organisasi. Hal serupa juga dapat terjadi pada kepemimpinan di tingkat wilayah.
“Yang kedua, di wilayah pun nanti merasakan, mau ditambah berapa pun, yang aktif itu, dalam arti ya sejumlah itulah. Jadi, kalau memilih 13, ya 13 itu yang aktif,” ungkap Prof. Haedar.
Haedar turut menjelaskan bahwa pemilihan anggota PP Muhammadiyah tidak menggunakan pola keterwakilan berdasarkan wilayah. Ia mengingatkan bahwa sistem representasi kewilayahan berpotensi memunculkan kepentingan provinsial dan sektoral dalam kepemimpinan organisasi.
Menurut Prof. Haedar, kepemimpinan di tingkat pusat perlu mempertimbangkan kepentingan persyarikatan secara menyeluruh. Karena itu, penentuan anggota pimpinan tidak seharusnya didasarkan pada asal wilayah tertentu.
“Justru kalau kita mulai representasi wilayah, nanti jadi provinsial, jadi sektoral. Mohon untuk tidak masuk ke area itu, sempit nanti,” tegasnya.
