Ikhbar.com: Pemerintah Isarel dilaporkan mengalami kekurangan sekitar 15 ribu personel militer saat menghadapi konflik dengan Iran dan sejumlah front pertempuran lainnya. Kondisi ini mendorong pemerintah setempat mempertimbangkan perpanjangan masa wajib militer guna menutup kekosongan pasukan.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu menyampaikan rencana tersebut dalam rapat kabinet darurat yang digelar untuk merespons krisis personel militer. Pemerintah disebut akan merevisi regulasi wajib militer agar masa dinas prajurit dapat diperpanjang selama situasi perang berlangsung.
“Pemerintah akan berupaya merevisi undang-undang wajib militer dan memperpanjang masa dinas,” demikian laporan Anadolu Agency, Jumat, 27 Maret 2026.
Baca: Iran Ogah Damai dengan AS
Rapat kabinet darurat itu digelar menyusul peringatan dari Kepala Staf Angkatan Darat Israel, Eyal Zamir, yang menyoroti keterbatasan jumlah pasukan di tengah meningkatnya operasi militer. Ia mengingatkan para pemimpin bahwa kebutuhan personel tempur terus bertambah seiring eskalasi konflik.
Juru bicara militer Israel, Effie Defrin menyebut kekurangan personel mencapai sedikitnya 15 ribu orang.
“Termasuk 8.000 di antaranya adalah tentara untuk front pertempuran,” katanya.
Kekurangan tersebut terjadi di tengah intensitas operasi militer Israel di berbagai wilayah. Militer Israel saat ini terlibat dalam sejumlah operasi, termasuk di Gaza, menghadapi serangan dari Iran, serta aktivitas militer di Lebanon. Kebutuhan pasukan juga mencakup pengamanan wilayah Tepi Barat.
“Termasuk operasi militer berkelanjutan di Gaza (Palestina), serangan Iran, dan juga di Lebanon,” demikian disebutkan dalam laporan tersebut.
Para pejabat militer menilai kebutuhan personel terus meningkat, sementara jumlah pasukan yang tersedia justru mengalami penurunan.
“Mereka (pejabat militer) mengingatkan bahwa meskipun misi militer meningkat, tetapi jumlah pasukan menurun,” lanjut laporan tersebut.
Sebagai langkah lanjutan, pemerintah Israel berencana mendorong revisi undang-undang wajib militer ke parlemen (Knesset). Perubahan ini juga akan menyasar kelompok Yahudi ultra-Ortodoks yang selama ini mendapat pengecualian dari kewajiban militer.
“Perannya (wajib militer kalangan Yahudi ultra-ortodoks) adalah untuk memberikan nasihat kepada militer. Tetapi keputusan tetap dibuat oleh kami,” ujar Netanyahu.
Kebijakan tersebut menuai kritik dari kalangan oposisi. Tokoh oposisi, Yair Lapid menilai kondisi militer saat ini berpotensi mengarah pada krisis keamanan.
“IDF telah menjangkau melebihi batasnya. Pemerintah meninggalkan pasukan yang terluka di medan peran,” ujarnya, dikutip TRT World, Kamis, 26 Maret 2026.
Lapid merujuk pada paparan Kepala Staf militer dalam rapat kabinet yang menyebut kondisi pasukan semakin tertekan. Ia menyebut militer Israel menghadapi tekanan besar akibat operasi di berbagai front.
“IDF di ambang menuju kolaps,” demikian dikutip dari laporan media Israel.
Ia juga mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai mengirim pasukan tanpa kesiapan memadai.
“Pemerintah mengirim tentara ke perang multi-front tanpa strategi, tanpa cara yang jelas, dan dengan jumlah tentara yang terlalu sedikit,” kata Lapid.
Menurutnya, pasukan cadangan saat ini menjalani rotasi tugas hingga enam sampai tujuh kali, yang berdampak pada kelelahan prajurit dan menurunnya kemampuan tempur.
Lapid mendesak pemerintah segera memperluas perekrutan, termasuk dari kalangan Yahudi ultra-Ortodoks yang selama ini tidak diwajibkan mengikuti dinas militer.
“Pemerintah harus berhenti menjadi pengecut, segera setop semua pendanaan bagi para Heredi yang menghindari wajib militer, rekrut mereka tanpa ragu,” ujarnya.
Sementara itu, militer Israel kembali menegaskan kebutuhan tambahan personel untuk mendukung operasi di berbagai wilayah, termasuk Lebanon, Gaza, Tepi Barat, dan Suriah.
“Di front Lebanon, zona pertahanan yang kami bentuk membutuhkan pasukan tambahan IDF,” kata Defrin.
