Ikhbar.com: Pakar kelautan dan perikanan, Prof. Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri menegaskan pembangunan agro-maritim Indonesia harus kembali berlandaskan Al-Qur’an dan sunnah, bukan pada sistem ekonomi buatan manusia yang dinilai gagal menghadirkan keadilan dan keberlanjutan.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam “Workshop Ayat-ayat Kauniyah” yang digelar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah Khusus (Orwilsus) Bogor bersama Dewan Kemakmuran Masjid DKM Al-Hurriyah IPB University, di IPB International Convention Center, Jumat, 27 Februari 2026.
Prof. Rokhmin menilai sistem yang pernah dan masih digunakan saat ini, yakni kapitalisme dan komunisme, belum mampu menjawab persoalan mendasar umat manusia. 
“Pedoman hidup buatan manusia, kapitalisme dan komunisme, terbukti gagal dalam menghadirkan kehidupan umat manusia yang maju, sejahtera, adil, damai, dan berkelanjutan,” ujar Anggota Komisi IV DPR RI tersebut.
Baca: Prof. Rokhmin Serukan Percepatan Pengerukan Muara Demi Produktivitas Nelayan Nasional
Menurut dia, kegagalan itu terlihat dari ketimpangan ekonomi global, kerusakan lingkungan, dan konflik sosial yang terus berulang. Akar persoalan terletak pada sistem yang disusun berdasarkan kepentingan serta keterbatasan manusia.
Karena itu, Prof. Rokhmin mendorong umat Islam kembali menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk pengelolaan sumber daya alam. Dia juga menjelaskan pentingnya memahami ayat-ayat kauniyah sebagai dasar pembangunan sektor agro-maritim.
“Ayat kauniyah adalah tanda-tanda kebesaran Allah Swt berupa fenomena alam semesta, kejadian fisik, maupun hukum-hukum alam yang tercipta di jagad raya,” kata Pembina Pondok Pesantren Al-Muflihin Gebang, Cirebon itu.
Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001–2004 tersebut menegaskan ayat kauniyah tidak terpisah dari ayat qauliyah. Keduanya bersumber dari Tuhan yang sama dan tidak mungkin bertentangan dengan ilmu pengetahuan.
“Kemajuan sains justru semakin menguatkan kebenaran Al-Qur’an,” ujar Prof. Rokhmin.
Sebagai contoh, dia menyinggung penyebutan laut dan darat dalam Al-Qur’an.
“Kata laut disebutkan sebanyak 32 kali dalam Al-Qur’an, sedangkan kata darat hanya disebut sebanyak 13 kali,” ujarnya. Dia mengaitkan hal itu dengan fakta ilmiah bahwa sekitar 71,11 persen permukaan bumi berupa lautan.
Bagi Prof. Rokhmin, data tersebut menjadi isyarat kuat bahwa laut memegang peran sentral dalam kehidupan manusia. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki tanggung jawab besar untuk mengelola potensi kelautan secara optimal.
Prof. Rokhmin kemudian mengutip QS. An-Nahl: 14 untuk menjelaskan fungsi strategis laut. Allah Swt berfirman:
وَهُوَ الَّذِيْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَاۚ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ
“Dialah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daging yang segar darinya dan dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya agar kamu mencari sebagian karunia-Nya dan agar kamu bersyukur.”
Menurut Prof. Rokhmin, ayat tersebut memuat pesan ekonomi yang luas, mulai dari pemenuhan pangan, pengembangan industri, hingga konektivitas perdagangan melalui pelayaran. Laut menyediakan sumber protein, bahan baku industri, serta jalur distribusi yang menopang perekonomian.
Baca: Prof. Rokhmin Beberkan Strategi Bangkitkan Ekonomi Mandiri Indonesia
Namun, dia mengingatkan ancaman kerusakan lingkungan yang semakin nyata. Sebagaimana firman Allah Swt:
ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ
“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar.” (QS. Ar-Rūm: 41)
Prof. Rokhmin menilai peringatan tersebut relevan dengan kondisi pesisir Indonesia yang menghadapi abrasi, pencemaran, serta degradasi ekosistem.
“Pembangunan agro-maritim harus berbasis keberlanjutan dan menolak praktik yang merusak lingkungan,” pungkasnya.
