Ikhbar.com: Sektor perikanan Indonesia perlu segera bertransformasi dari aktivitas ekspor bahan baku menuju penguatan industri hilir bernilai tambah tinggi.
Pernyataan tersebut disampaikan Pakar Kelautan dan Perikanan, Prof. Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri saat dimintai tanggapan dalam Forum Konsultasi Pemangku Kepentingan dalam Perumusan Kebijakan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang digelar Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Jumat, 23 Januari 2026.
“Mengekspor bahan mentah tanpa melalui proses pengolahan di dalam negeri secara tidak langsung telah menghilangkan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal dan memberikannya kepada warga negara lain,” tegasnya. 
Baca: Belajar dari Singapura, Prof. Rokhmin: Pemerintah Harus Dorong Ekonomi Rakyat lewat Sektor Kelautan
Menurut Prof. Rokhmin, keberhasilan pembangunan sektor kelautan seharusnya tidak diukur dari volume tangkapan semata, melainkan dari besaran nilai tambah yang dihasilkan melalui proses industrialisasi.
“Harusnya seluruh bahan mentah kita diolah di dalam negeri. Kalau kita terus mengekspor bahan baku mentah, itu sama saja kita membuka lowongan kerja (loker) untuk orang asing di luar sana,” sambung Prof. Rokhmin.
Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University tersebut menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi nelayan di sejumlah daerah, seperti Cirebon, yang masih terjerat kemiskinan akibat belum optimalnya sistem rantai dingin. Sebagai anak nelayan, Prof. Rokhmin mengaku memahami secara langsung tantangan yang dihadapi di lapangan.
Berdasarkan pengamatan tersebut, pemilahan ikan sesuai mutu dan kebutuhan pendinginan semestinya dilakukan sejak berada di atas kapal. Langkah ini penting untuk menjaga kesegaran hasil tangkapan hingga tiba di konsumen atau unit pengolahan.
Di sisi lain, keterbatasan infrastruktur masih menjadi kendala utama. Prof. Rokhmin memaparkan kapasitas cold storage atau gudang pendingin nasional yang dinilai jauh dari memadai. Saat ini, daya tampung tersedia sekitar 800 ribu ton, setara delapan persen dari total produksi ikan nasional yang mencapai 10 juta ton per tahun.
“Kapasitas cold storage kita baru mencapai delapan persen. Ini artinya sektor kita masih benar-benar di bawah performa maksimal,” jelasnya.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI itu mendorong Direktorat Jenderal PDSPKP mengajukan alokasi anggaran lebih besar kepada lembaga legislatif guna memperkuat pembangunan infrastruktur rantai dingin di seluruh sentra perikanan. Prof. Rokhmin bahkan mengusulkan target anggaran minimal Rp5 triliun agar program yang dijalankan memberikan dampak nyata.
“Ikan itu produk yang sangat mudah busuk. Kalau hanya empat jam tanpa es, kualitasnya langsung turun. Maka kapasitas refrigerasi kita harus ditingkatkan secara drastis,” tambahnya.
Selain pengembangan pengolahan konvensional, Prof. Rokhmin juga mendorong KKP untuk mengembangkan industri bioteknologi kelautan yang memiliki nilai ekonomi empat kali lebih besar dibandingkan sektor teknologi informasi. Peluang tersebut mencakup bidang farmasi, kosmetik, serta produksi bioplastik berbahan dasar rumput laut.
“Inovasi ini sangat strategis karena tidak hanya menghasilkan ekonomi baru, tetapi juga membantu mengurangi polusi plastik di laut,” ungkapnya.
