Ikhbar.com: Pimpinan Pusat (PP) Gerakan Pemuda (GP) Ansor tengah mengerjakan agenda yang selama ini jarang dibicarakan secara terbuka di ruang publik, yakni membangun kemandirian ekonomi kader sebagai fondasi gerakan. Fokus ini diklaim tidak lahir sebagai proyek jangka pendek, melainkan sebagai respons atas kondisi nyata di lapangan, mulai dari ketimpangan ekonomi kader, keterbatasan akses kerja, hingga kebutuhan organisasi untuk bergerak tanpa ketergantungan.
Agenda tersebut mulai dilembagakan secara serius sejak kepemimpinan Ketua Umum (Ketum) GP Ansor Addin Jauharudin. Usai terpilih pada Februari 2024, Addin memprakarsai pembentukan Badan Usaha Milik Ansor (BUMA) sebagai instrumen resmi pengelolaan dan penguatan ekonomi kader. Langkah ini diposisikan sebagai bagian dari strategi jangka panjang Ansor untuk membangun kemandirian organisasi sekaligus berkontribusi pada visi Indonesia Emas 2045.
CEO PT Aneka Media Raya (salah satu entitas usaha di bawah BUMA), Coki Lubis, menjelaskan bahwa kehadiran BUMA menandai pemisahan yang jelas antara kerja-kerja organisasi dan aktivitas ekonomi. Pemisahan tersebut, menurut Coki, merupakan arahan strategis pimpinan pusat agar gerakan tetap sehat secara ideologis dan profesional dalam tata kelola. 
“Arahannya adalah bagaimana membangun kelas menengah baru dari Ansor. Target akhirnya adalah kemandirian organisasi,” kata Coki dalam program Sinikhbar | Siniar Ikhbar bertajuk “BUMA & Media: Arah Baru Gerakan Ansor dan Pesantren” di Ikhbar TV, dikutip pada Selasa, 20 Januari 2026.
Baca: BUMA Jadi Agregator Usaha Kader, Ini Model Bisnis yang Sedang Dikembangkan GP Ansor
Problem nyata di lapangan
Bagi Coki, pembicaraan soal ekonomi tidak berangkat dari ambisi bisnis. Perspektif tersebut justru bersumber dari realitas kader di lapangan yang disaksikannya langsung dalam berbagai agenda organisasi. Dalam sejumlah kunjungan bersama pimpinan Ansor, Coki menemukan kondisi sebagian anggota Banser yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar keluarga.
“Ada sahabat-sahabat Banser yang secara ekonomi belum layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan dasar saja masih sulit terpenuhi,” ujarnya.
Temuan itu mengubah cara pandang organisasi. Khidmah dan pengabdian tetap menjadi ruh gerakan, tetapi kesejahteraan kader tidak lagi dipandang sebagai urusan personal. Dalam skala organisasi sebesar Ansor, persoalan ekonomi kader dipahami sebagai tanggung jawab struktural.
Ansor, menurut Coki, memiliki sekitar delapan juta kader yang tersebar di seluruh Indonesia. Basis usia muda yang dominan menjadikan Ansor strategis dalam upaya membangun kelas menengah baru. Jika kelompok ini mampu naik kelas secara ekonomi, dampaknya diyakini akan meluas ke berbagai sektor sosial.
“Ansor memiliki delapan juta kader di seluruh Indonesia. Kalau kelas menengah baru ini muncul, insyaallah sebagian besar urusan bangsa sudah bisa tertangani,” katanya.
Baca: Mengapa Pesantren Perlu Terhubung dengan Jaringan Global?
Meneguhkan profesionalitas
BUMA dirancang dengan prinsip pemisahan yang tegas antara organisasi nirlaba dan aktivitas profit. Coki menegaskan bahwa pencampuran keduanya justru berisiko merusak profesionalisme dan akuntabilitas.
“Organisasi itu nonprofit. Kalau kegiatan profit dicampuradukkan, itu tidak sehat,” ujarnya.
Karena itu, seluruh unit usaha di bawah BUMA dijalankan dengan standar korporasi. Kerja sama dengan mitra dibangun melalui skema business to business (b to b), bukan atas nama organisasi. Model ini memberikan kepastian hukum bagi mitra sekaligus menjaga marwah Ansor sebagai organisasi kader.
Saat ini, BUMA mengelola sejumlah entitas usaha yang bergerak di sektor strategis, antara lain PT Sahabat Kokoh Teknologi, PT Aneka Media Raya, PT Taxfos Nusantara Utama, PT Sahabat Bintang Perkasa, serta PT Sorban Nusantara Utama SORBAN Tours. Sektor yang digarap mencakup industri dan manufaktur, teknologi digital, multimedia kreatif, keuangan dan perpajakan, perdagangan komoditas, hingga pariwisata.
Coki menepis kekhawatiran bahwa orientasi bisnis akan menggeser nilai-nilai organisasi. Menurutnya, sistem kepemilikan justru memastikan kepentingan Ansor tetap terjaga.
“Sahamnya adalah saham Ansor. Jadi secara sistem sudah aman,” ujarnya.
Alih-alih membangun usaha seragam dari pusat, BUMA juga diposisikan sebagai agregator. Perannya adalah menghubungkan, memperkuat, dan menskalakan usaha-usaha kader yang telah berjalan di daerah melalui jaringan, pendampingan, dan akses pasar.
“BUMA seharusnya menjadi agregator bagi usaha-usaha kecil di bawah,” kata Coki.
Pendekatan ini dinilai lebih realistis untuk mendorong kader keluar dari jebakan ekonomi menengah, sekaligus menjaga keberagaman potensi lokal yang telah tumbuh.
Baca: Dari Obor ke Podcast: Nilai Pesantren yang Pantang Padam
Industri media sebagai peluang kemandirian pesantren
Di luar sektor ekonomi konvensional, Coki juga menaruh perhatian pada industri media sebagai salah satu jalur kemandirian pesantren. Jurnalis dengan pengalaman lebih dari dua dekade itu melihat antusiasme santri di dunia siniar (podcast), kanal YouTube, dan media digital sebagai modal sosial yang konkret.
Dalam konteks pesantren, media tidak lagi dipahami sebagai ruang ekspresi atau dokumentasi kegiatan semata, tetapi dapat berkembang menjadi unit usaha yang menopang kemandirian lembaga jika dikelola secara profesional. Menurut Coki, pesantren tidak bisa dianggap terlambat masuk ke industri ini.
“Yang terlambat itu kalau kemasannya tidak diperbarui,” ujarnya.
Meski demikian, masih ada pekerjaan rumah mendasar. Salah satunya adalah lemahnya jurnalisme kontekstual dalam media pesantren saat merespons isu nasional.
“Ada satu unsur yang masih kurang dari media-media pesantren. Menurut saya, itu jurnalisme kontekstualnya,” kata Coki.
Media pesantren, menurut Coki, perlu bergerak melampaui fungsi promosi lembaga. Isu nasional perlu diolah dengan sudut pandang pesantren serta dikaitkan dengan sejarah, nilai, dan pengalaman sosial santri. Pendekatan ini memperkaya narasi sekaligus memperluas relevansi media pesantren di ruang publik.
Di tengah audiens digital yang semakin beragam, media pesantren dituntut mampu menjadi ruang klarifikasi, edukasi, dan penyeimbang wacana, sekaligus membuka peluang ekonomi baru yang berkelanjutan.
“Posisi pesantren dalam industri ini sejatinya lebih strategis,” pungkasnya.
