Ikhbar.com: Upaya pemerintah mengembalikan swasembada pangan nasional pada 2025 patut diapresiasi. Namun, capaian tersebut dinilai belum memadai apabila tidak disertai peningkatan kesejahteraan petani dan pelaku usaha pangan lainnya.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Dr. H. Rokhmin Dahuri, dalam program Jendela Negeri di TVRI, Senin, 19 Januari 2026.
Menurutnya, pangan merupakan kebutuhan paling mendasar manusia sekaligus penentu kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Prof. Rokhmin menegaskan bahwa pangan memiliki karakter berbeda dibanding kebutuhan lain karena dikonsumsi setiap hari dan berdampak langsung pada kesehatan serta kecerdasan masyarakat. 
“Pakaian setahun sekali, pangan setiap hari,” ujar Prof. Rokhmin dalam tayangan tersebut.
Prof. Rokhmin mengingatkan pesan Presiden pertama RI, Soekarno, yang menempatkan pangan sebagai persoalan strategis bangsa.
“Bung Karno saat meresmikan Gedung Fakultas Pertanian IPB mengatakan, ‘Pangan adalah hidup mati sebuah bangsa,’” katanya.
Baca: Prof. Rokhmin Tawarkan 5 Inovasi Ramah Lingkungan untuk Masa Depan Pangan
Prof. Rokhmin menilai capaian swasembada pada 2025 menjadi momentum penting setelah terakhir kali Indonesia mencapainya pada 2003, tepatnya saat di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri. Saat ini, produksi beras mencapai sekitar 34,7 juta ton dengan konsumsi sekitar 31 juta ton, sehingga terdapat surplus sekitar lima juta ton. Jagung juga mencatat surplus sekitar dua juta ton.
Meski demikian, Prof. Rokhmin menegaskan bahwa swasembada tidak boleh berhenti pada capaian angka produksi. Persoalan mendasar yang masih membelit sektor pangan adalah rendahnya tingkat kesejahteraan petani. Data yang dipaparkannya menunjukkan pendapatan rata-rata petani saat ini sekitar Rp2,25 juta per bulan.
“Yang sangat menyesakkan dada adalah penghasilan petani rata-rata hanya Rp2,25 juta per bulan, padahal pendapatan buruh mencapai Rp3,1 juta,” ujar Prof. Rokhmin.
Baca: Prof Rokhmin Desak Pemerintah Lindungi Lahan Petani Demi Kedaulatan Pangan
Ia menambahkan, Bank Dunia menetapkan seseorang masuk kategori sejahtera apabila memiliki penghasilan di atas Rp7,5 juta per bulan.
Menurutnya, selama kesejahteraan petani belum dijadikan indikator utama keberhasilan pembangunan pangan, swasembada akan bersifat rapuh dan mudah terguncang saat menghadapi krisis iklim maupun gejolak ekonomi.
Pengalaman pada 2023–2024 menjadi pelajaran penting. Ketika El Nino berlangsung panjang, Indonesia harus mengimpor beras hingga lima juta ton. Kondisi tersebut, kata dia, menunjukkan sistem pangan nasional belum cukup kuat dalam menghadapi tekanan.
Prof. Rokhmin menilai pemerintah dan DPR perlu berjalan beriringan untuk menjaga stabilitas produksi sekaligus meningkatkan taraf hidup pelaku utama sektor pangan.
“Kami akan terus tandem dengan pemerintah,” ujarnya.
Ia juga menyoroti ketimpangan distribusi pangan antarwilayah. Pulau Jawa relatif surplus, sementara sejumlah daerah di Indonesia timur masih mengalami defisit. Tanpa sistem logistik yang kuat, surplus nasional tidak akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat di daerah.
Lebih lanjut, Prof. Rokhmin menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan petani tidak hanya berkaitan dengan harga, tetapi juga menyangkut skala usaha, kepastian pasar, serta keberlanjutan produksi. Tanpa pembenahan yang menyeluruh, swasembada pangan berisiko menjadi capaian jangka pendek.
