Ikhbar.com: Pemerintahan Presiden Donald Trump memecat lebih dari 1.350 pegawai Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Amerika Serikat (AS) dengan dalih perombakan besar korps diplomatik. Langkah ini menuai kritik karena dinilai melemahkan posisi AS dalam menghadapi krisis global.
“Departemen sedang merampingkan operasi domestik untuk memfokuskan diri pada prioritas diplomatik,” demikian isi pemberitahuan internal yang dikirim kepada para pegawai, dikutip dari Reuters, Sabtu, 12 Juli 2025.
Baca: Aturan Trump Hantui Puluhan Mahasiswa RI di Harvard, Terancam DO? 
“Pengurangan pegawai difokuskan pada fungsi-fungsi non-inti, kantor yang tumpang tindih, atau yang dinilai dapat berjalan lebih efisien,” lanjut pernyataan tersebut.
Pemutusan hubungan kerja (PHK) itu mencakup 1.107 pegawai negeri sipil (PNS) dan 246 pejabat dinas luar negeri yang berbasis di AS. Total pengurangan diperkirakan mencapai 3.000 orang, termasuk yang mengundurkan diri secara sukarela.
Trump menyebut langkah ini sebagai bagian dari agenda “America First” untuk memangkas birokrasi dan menyelaraskan kebijakan luar negeri dengan kepentingan nasional. Ia juga menugaskan Menteri Luar Negeri Marco Rubio untuk merombak struktur kementerian agar lebih efisien dan fokus pada prioritas inti.
Namun, sejumlah politisi dan mantan diplomat mengecam kebijakan ini. Senator Demokrat Tim Kaine menyebut keputusan itu ceroboh, terutama di tengah ekspansi pengaruh Tiongkok, agresi Rusia di Ukraina, dan ketegangan di Timur Tengah.
“Presiden Trump dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio kembali membuat Amerika lebih rentan dan tidak aman,” ujar Senator Demokrat Tim Kaine dari Virginia dalam pernyataan tertulis.
“Ini keputusan paling ceroboh yang bisa diambil di tengah ekspansi diplomatik Tiongkok, pembangunan pangkalan militer dan logistik mereka di luar negeri, invasi brutal Rusia yang terus berlanjut, serta kekacauan beruntun di Timur Tengah,” tegasnya.
Baca: Temui Trump, Netanyahu Bahas Perdamaian di Gaza, Pengamat: Enggak Percaya!
Di kantor pusat Kemenlu AS, suasana haru menyelimuti perpisahan spontan para pegawai yang dipecat. Puluhan orang berpelukan, membawa barang pribadi, dan disambut tepuk tangan oleh rekan mereka di luar gedung.
Beberapa kantor khusus disiapkan untuk proses pengembalian perlengkapan kerja dan pemutusan akses. Banyak staf dari divisi pemukiman ulang warga Afghanistan juga termasuk yang terkena dampak.
Mahkamah Agung AS sebelumnya telah mengizinkan pemerintah melanjutkan pemangkasan pegawai meski sempat tertunda karena gugatan hukum.
