Ikhbar.com: Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman menegaskan komitmen pemerintah dalam memulihkan aktivitas ekonomi pelaku UMKM yang terdampak bencana di sejumlah wilayah Sumatera dengan menyiapkan lapak khusus di platform marketplace nasional.
Langkah tersebut diwujudkan melalui pemanggilan perusahaan penyelenggara marketplace untuk mengonsolidasikan dukungan pemasaran produk UMKM terdampak. Pemerintah mendorong penyedia e-commerce menyediakan ruang khusus agar produk pelaku usaha di wilayah bencana dapat lebih mudah diakses masyarakat luas, sekaligus menjadi sarana pemulihan ekonomi lokal.
“Kementerian UMKM akan panggil semua e-commerce, kita akan konsolidasikan, kita akan minta mereka membuat satu page tersendiri, satu laman tersendiri, yang isinya tentang bantuan donasi belanja produk Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat,” ujar Maman usai Rapat Koordinasi Satgas Bencana Sumatera di kantor Kementerian Dalam Negeri, Kamis, 15 Januari 2026. 
Baca: Jelang Wajib Halal 2026, UMKM Diminta Segera Urus Sertifikasi
Selain fasilitasi pemasaran digital, Kementerian UMKM juga menyiapkan langkah pendampingan bagi pelaku usaha yang menghadapi persoalan pembiayaan akibat bencana. Salah satu fokusnya adalah membantu proses pengajuan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi UMKM yang terdampak langsung.
“Kita akan aktivasi semuanya, apa-apa aja permasalahan yang mereka-mereka itu akan kita bereskan supaya mereka bisa hidup kembali. Contoh, misalnya mereka punya kredit utang-piutangnya di bank, itu kita restrukturisasi, relaksasi, kita postpone,” papar Maman.
Ia menambahkan, pemerintah juga tengah menyiapkan skema lanjutan bagi pelaku UMKM dengan kondisi usaha yang dinilai sangat berat. Opsi penghapusan utang hingga penambahan modal kerja dengan bunga rendah sedang dikaji sebagai bagian dari program pemulihan.
“Kalau misalnya memang ada yang sudah parah sekali, kita hapuskan utang-piutangnya, dan kita top-up kembali. Nah, setelah kita top-up kembali, mendapatkan modal kerja, satu tahun ini bunganya harus 0 persen dulu. Ini lagi kita rencanakan. Tahun kedua baru mulai mungkin naik di 2 persen atau 3 persen,” jelasnya.
Sementara itu, bagi pengusaha mikro dan supermikro yang belum tersentuh layanan perbankan, Kementerian UMKM tengah mendorong pemberian bantuan modal usaha langsung dari pemerintah. Skema tersebut masih dalam tahap pembahasan internal dan menunggu keputusan lebih lanjut.
“Ini masih dalam proses pembahasan di internal tim Satga, di tim ekonomi. Belum menjadi keputusan. Usulannya kita akan berikan banpres, bantuan presiden untuk usaha mikro. Supaya apa? Mereka pegang duit, dari duit itu mereka bisa untuk beli alat-alat misalnya oven, yang kemarin mungkin usaha kue, mereka punya oven kecil, atau mungkin selama ini mereka blendernya rusak, mereka bisa beli blender. Nah, ini sedang kita dorong,” terang Maman.
