Ikhbar.com: Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Sylvana Maria Apituley menilai bahwa hingga saat ini belum ada misi pro anak pada janji kampanye para kontestan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
Pernyataan tersebut disampaikan Sylvana setelah dirinya mengaku telah mengamati puluhan debat calon kepala daerah di berbagai daerah.
“Debat Pilkada yang disiarkan di berbagai media itu setelah saya cermati mereka tidak ada perhatian yang sungguh-sungguh kepada pemenuhan hak anak secara menyeluruh,” ujar dia dikutip dari Antara pada Senin, 25 November 2024.
Padahal, kata dia, terdapat sejumlah hak anak yang memerlukan komitmen dan keberpihakan politik yang kuat. Salah satunya terkait hak anak atas identitas berupa akte lahir dan kartu identitas.
Baca: 5 Langkah Jitu Deteksi Calon Pemimpin Pro Perempuan di Pilkada
“Lebih dari itu, ada hak atas pendidikan dan layanan kesehatan fisik dan mental yang terjangkau dan berkualitas, hak atas pengasuhan yang berperspektif kepentingan terbaik bagi anak, hingga hak untuk berpartisipasi dan bertumbuh kembang tanpa diskriminasi dan kekerasan,” tegas dia.
Karena itu, Sylvana menyangkan minimnya sosialisasi Pilkada yang berperspektif hak anak, baik dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), partai politik, maupun pasangan calon (paslon) dan tim suksesnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga mencatat kasus-kasus eksploitasi anak selama masa kampanye Pilkada masih terus terjadi. Pada catatan KPAI, tak kurang dari 165 anak menjadi korban eksploitasi politik, baik yang diberitakan di media, maupun yang dilaporkan langsung oleh masyarakat dan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) kepada KPAI.
“Beberapa kasus di antaranya yakni di Bantaeng, Biak, Medan, Sukabumi, Sulawesi Tengah, dan Tasikmalaya. Sebagai lembaga HAM anak nasional independen yang menjalankan mandat pengawasan pemenuhan hak anak, kami mengamati secara mendalam,” ucap Sylvana.
Fenomena tersebut tidak boleh dipandang remeh. Pasalnya, ia khawatir cita-cita Indonesia Layak Anak tahun 2030 maupun misi membentuk generasi emas untuk Indonesia Emas 2045 berpotensi terhambat atau bahkan akan gagal.
