Ikhbar.com: Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah mengungkapkan keseriusan mereka dalam meninjau izin usaha pertambangan (IUP) yang telah diterima. Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, menegaskan bahwa pihaknya tidak segan untuk mengembalikan izin tersebut jika hasil kajian menunjukkan adanya lebih banyak mudarat daripada manfaat.
Busyro menjelaskan kemungkinan mereka akan mendapatkan lahan bekas tambang. Oleh karena itu, dia meminta agar tim yang ditunjuk untuk mengelola konsesi melakukan pertimbangan yang cermat.
“Kemungkinan besar lahan bekas, kemungkinan. Dan kalau itu betul musti kita harus akan diperhitungkan oleh tim ini, saya tidak masuk tim,” ujar Busyro, dikutip pada Selasa, 27 Agustus 2024.
Baca: Terima Izin Tambang, Muhammadiyah: Akan Disampaikan secara Resmi
Tim yang ditunjuk sedang melakukan analisis mendalam. Jika hasilnya menunjukkan bahwa dampak negatif lebih besar, PP Muhammadiyah akan mempertimbangkan untuk mengembalikan IUP tersebut.
“Tinggal nanti kalau hasil timnya menemukan hitungan-hitungan di lapangan itu lebih banyak mudaratnya itu ada klausul yang diambil dalam kebijakan PP ini untuk dikembalikan,” tambahnya.
Busyro juga menyoroti bahwa pengelolaan lahan bekas tambang bisa menimbulkan berbagai masalah, berdasarkan pengalamannya selama menjabat di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Oh jelas (banyak masalah). Kami waktu 4 tahun di KPK itu antaranya menekuni sektor tambang tidak hanya batu bara,” ungkapnya.
Dia menekankan bahwa masalah yang muncul tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga praktik suap yang sering terjadi dalam sektor pertambangan.
“Semuanya, sampai proses-prosesnya itu, proses-proses pengangkutannya dari kapal tongkang satu ke tongkang yang lain dan sebagainya itu sudah dulu ditemukan banyak suap,” kata dia.
Baca: Alasan Muhammadiyah Ikut Terima Konsesi Tambang dari Pemerintah
Dia mengingat istilah pelabuhan tikus yang merujuk pada praktik pengangkutan yang tidak adil dan penuh suap.
“Sehingga ada istilahnya dulu itu pelabuhan tikus. Ada 1.000 pelabuhan tikus, di mana di pelabuhan tikus itu proses-proses pengangkutan batu bara itu tidak fair, tidak fair itu artinya penuh dengan suap,” katanya.
Busyro menekankan bahwa Muhammadiyah tidak akan terlibat dalam praktik suap tersebut. Jika ada indikasi praktik tersebut, mereka akan segera mengembalikan izin pengelolaan tambang.
“Muhammadiyah tidak mungkin main suap. Jadi kalau itu nanti ditemukan indikasi itu akan mengembalikan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Busyro menambahkan bahwa PP Muhammadiyah tidak akan memaksakan diri untuk mengelola tambang. Mengembalikan IUP tidak akan mengganggu kegiatan organisasi, dan mereka yakin tetap bisa membiayai semua program yang ada.
“Jadi tidak akan memaksakan, dan dengan dikembalikan itu Muhammadiyah insyaallah bisa tetap membiayai gerakan-gerakannya seperti selama ini tidak akan kekurangan apalagi miskin,” pungkasnya.
