Ikhbar.com: Menjelang datangnya peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia (RI), media sosial (medsos) diramaikan dengan tren pengibaran bendera bajak laut dari serial anime One Piece. Fenomena ini menuai beragam reaksi, termasuk dari Badan Siber Gerakan Pemuda (GP) Ansor.
Organisasi kepemudaan Nahdlatul Ulama (NU) tersebut menyuarakan pentingnya generasi muda untuk kembali menempatkan bendera Merah Putih sebagai simbol kedaulatan negara yang harus dihormati.
“Silakan berekspresi, silakan pasang bendera One Piece atau simbol budaya lain, tapi jangan sampai melebihi ketinggian Merah Putih. Jangan pula mengabaikan makna dan posisi sakral Bendera Negara,” ujar Ketua Badan Siber Ansor, Ahmad Luthfi di Jakarta pada Sabtu, 2 Agustus 2025.
Menurut Luthfi, meski semangat keberanian, solidaritas, dan petualangan dalam One Piece dapat dipahami sebagai nilai-nilai positif, simbol negara tetap tidak boleh dikesampingkan oleh bentuk ekspresi apapun.
Ia memahami bahwa budaya populer menjadi salah satu cara generasi muda mengekspresikan jati diri, namun ia mengingatkan agar tetap selaras dengan nilai-nilai nasionalisme.
Baca: Libur HUT Kemerdekaan RI Digeser 18 Agustus 2025
“Simbol seperti bendera One Piece bisa dimaknai secara positif, selama tidak menyalahi nilai-nilai kebangsaan,” katanya.
Luthfi juga mengutip pemikiran almarhum Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang sering menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan rasa kebangsaan.
“Kita belajar dari Gus Dur. Kebebasan itu penting, tapi harus tetap dalam bingkai kebangsaan. Jangan sampai semangat merdeka justru mengaburkan simbol-simbol kemerdekaan itu sendiri,” lanjutnya.
Melihat tren ini semakin meluas, Badan Siber Ansor mengajak publik untuk tidak mudah terprovokasi narasi ekstrem yang bisa memecah belah. Luthfi menekankan bahwa generasi muda harus cerdas dalam menjaga harmoni antara kreativitas dan kepatuhan terhadap etika kebangsaan.
“Budaya pop bukan ancaman, selama kita mampu mengelolanya dengan bijak. Justru ini bisa menjadi media penguat semangat gotong royong, persaudaraan, dan nasionalisme. Tapi jangan sampai identitas kita sebagai bangsa Indonesia tergerus oleh tren global yang tidak kita filter secara tepat,” jelasnya.
Menandai momentum HUT ke-80 RI, GP Ansor menyerukan refleksi nasional atas pentingnya menjaga simbol-simbol kedaulatan negara yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata.
Versi Wamendagri
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa pengibaran bendera dari serial One Piece bisa dimaknai sebagai bentuk ekspresi masyarakat dalam negara demokrasi, asalkan tidak menyalahi aturan dasar negara.
“Menurut saya dalam negara demokrasi ekspresi itu wajar, sejauh itu tidak bertentangan dengan konstitusi,” ujar Bima Arya saat kunjungan kerja ke Mataram, NTB, pada Sabtu, 1 Agustus 2025.
Namun, ia menegaskan bahwa pada perayaan HUT RI tanggal 17 Agustus 2025, hanya bendera Merah Putih yang sah dan wajib dikibarkan di seluruh wilayah NKRI. Presiden Prabowo Subianto bahkan telah menginstruksikan para menteri untuk mengibarkan bendera negara di titik-titik perbatasan.
“Kalaupun ada ekspresi (pengibaran bendera) One Piece, maka kami lihat ekspresi atau ekspektasi sebagai bahan masukan tentunya,” ungkap mantan Wali Kota Bogor itu.
Menurutnya, tren ini bisa jadi adalah bentuk kritik sosial, tetapi perlu disampaikan dengan cara yang jelas dan bertanggung jawab.
Ia membandingkan fenomena ini dengan pengibaran bendera dari berbagai organisasi seperti Pramuka, PMI, atau organisasi olahraga, yang selama tidak dilarang negara, tetap dibolehkan.
“Tidak ada yang melarang mengibarkan bendera, kecuali bendera-bendera organisasi yang dilarang. Ideologi yang dilarang itu enggak boleh,” tegasnya.
Versi DPR
Anggota DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya meminta masyarakat untuk tidak ikut-ikutan tren pengibaran bendera bajak laut dari anime One Piece menjelang perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia.
Ia menilai, fenomena tersebut berpotensi mengganggu kesakralan dan khidmatnya peringatan hari kemerdekaan.
“Meskipun budaya populer seperti anime bisa menjadi hiburan, pengibarannya dalam konteks kemerdekaan tidaklah tepat,” ujarnya.
“Saya minta tren pengibaran bendera One Piece dihentikan. Jangan sampai kita ikut-ikutan hal yang sebenarnya tidak ada relevansinya dengan semangat perjuangan kemerdekaan. Ini bisa mencederai nilai-nilai nasionalisme,” tegas kader Partai Gerindra itu.
Danang menekankan bahwa peringatan HUT RI bukan sekadar rutinitas seremoni, melainkan saat untuk merenungkan perjuangan para pahlawan dan memperkuat persatuan bangsa.
Karena itu, setiap simbol yang digunakan dalam rangkaian acara kemerdekaan, harus merujuk pada nilai-nilai kebangsaan.
“Mari rayakan kemerdekaan dengan cara yang pantas. Jangan asal ikut tren, apalagi yang bisa mengganggu ketertiban atau menimbulkan polemik di tengah masyarakat,” lanjutnya.
Ia pun mengajak anak muda agar lebih selektif dalam menyerap pengaruh budaya pop dan memanfaatkan momentum kemerdekaan untuk kegiatan yang membangun semangat kebangsaan, seperti lomba rakyat, kegiatan sosial, dan penghormatan terhadap simbol negara.