Ikhbar.com: Tentara Amerika Serikat (AS) mulai menunjukkan penolakan terhadap rencana penugasan militer ke Iran. Sejumlah prajurit aktif dilaporkan menghubungi lembaga advokasi yang membantu tentara yang menolak terlibat dalam perang, menyusul meningkatnya ketegangan konflik yang melibatkan AS dan Iran di Timur Tengah.
Laporan mengenai gelombang penolakan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Center on Conscience & War, Mike Prysner. Ia mengungkapkan bahwa layanan hotline milik lembaga tersebut terus menerima panggilan dari prajurit yang mempertanyakan keterlibatan mereka dalam perang melawan Iran. Informasi tersebut disampaikannya melalui unggahan di platform X, dikutip pada Ahad, 8 Maret 2026.
Center on Conscience & War diketahui membuka jalur komunikasi khusus bagi tentara aktif yang memiliki keberatan moral terhadap keterlibatan dalam konflik bersenjata. Melalui layanan itu, lembaga tersebut memberikan pendampingan sekaligus panduan hukum bagi prajurit yang ingin menolak berpartisipasi dalam operasi militer. 
Prysner menyebutkan bahwa jumlah pasukan yang kemungkinan dikerahkan ke kawasan Timur Tengah diperkirakan jauh lebih besar dibandingkan informasi yang selama ini disampaikan oleh Pentagon kepada publik. Kondisi tersebut memicu kecemasan di kalangan prajurit dan berdampak pada meningkatnya panggilan ke hotline lembaganya.
Baca: DPR Usul Penerbangan Haji 2026 lewat Afrika
“Dengan diumumkannya kematian pertama warga Amerika dari perang immoral, banyak prajurit mulai mempertanyakan peran mereka. Peran kami adalah mencari mereka, membela mereka, dan membantu membawa mereka pulang,” kata Prysner.
Informasi itu muncul setelah militer AS mengumumkan korban pertama dalam konflik melawan Iran. Angkatan Darat AS pada Selasa, 3 Maret 2026 merilis identitas empat tentara yang tewas akibat serangan pesawat tak berawak di Kuwait.
Keempat korban diketahui merupakan anggota pasukan cadangan Angkatan Darat dari negara bagian Iowa. Mereka meninggal dunia setelah sebuah drone menghantam fasilitas militer AS di Pelabuhan Shuaiba, Kuwait, pada Ahad, 1 Februari 2026.
Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau Pentagon menyatakan para korban berusia antara 20 hingga 42 tahun. Mereka bertugas di Komando Dukungan 103 yang bermarkas di Des Moines, Iowa, yang merupakan bagian dari jaringan operasi logistik global militer AS.
Militer mengidentifikasi empat prajurit tersebut sebagai Kapten Cody A Cork (35) dari Winter Haven, Florida; Sersan Noah L Tiegens (42) dari Bellevue, Nebraska; Sersan Nicole M Amour (39) dari White Bear Lake, Minnesota; serta Sersan Declan J Cody (20) dari West Des Moines, Iowa.
Di tengah meningkatnya ketegangan militer, laporan rahasia intelijen AS juga mengemuka. Sebuah dokumen asesmen yang diperoleh Washington Post dan dilaporkan Al Mayadeen pada Sabtu, 7 Maret 2026 menyimpulkan bahwa bahkan serangan militer skala besar tidak akan mampu menggulingkan Republik Islam Iran.
Dokumen tersebut menyebut struktur kepemimpinan ulama dan militer di Iran dinilai sangat kuat sehingga mampu mempertahankan sistem pemerintahan meski menghadapi tekanan berat dari luar negeri.
Temuan itu muncul di tengah pemerintahan Presiden Donald Trump yang memberi sinyal kemungkinan konflik berkepanjangan dengan Iran. Beberapa pejabat bahkan menyatakan bahwa perang tersebut “baru saja dimulai”.
Tiga sumber yang mengetahui isi dokumen rahasia itu menyebut kalangan intelijen AS meragukan rencana Trump untuk “membersihkan” kepemimpinan Iran dan menggantinya dengan tokoh pilihan Washington.
Asesmen intelijen tersebut disusun oleh Dewan Intelijen Nasional Amerika Serikat (NIC) sekitar sepekan sebelum AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran. Dalam laporan itu, analis mengkaji sejumlah kemungkinan skenario, mulai dari serangan terbatas terhadap pemimpin senior hingga operasi militer lebih luas yang menargetkan institusi pemerintahan Iran.
Hasil analisis menyimpulkan bahwa kepemimpinan ulama dan militer Iran diperkirakan akan merespons pembunuhan Ayatollah Ali Khamenei dengan mengaktifkan mekanisme konstitusional guna memastikan kesinambungan pemerintahan.
Laporan tersebut juga menilai kelompok oposisi di Iran masih terfragmentasi sehingga kecil kemungkinan mampu mengambil alih kekuasaan dalam situasi saat ini.
Sumber yang dikutip Washington Post menggambarkan peluang pengambilalihan kekuasaan oleh oposisi hampir tidak mungkin terjadi. Dewan Intelijen Nasional sendiri merupakan lembaga yang menghimpun analisis kolektif dari 18 badan intelijen AS dalam menyusun asesmen strategis rahasia.
