Ikhbar.com: Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Miftahul Achyar menyampaikan rencana waktu pelaksanaan Muktamar ke-35 NU yang diproyeksikan berlangsung pada awal Agustus 2026, tepatnya pada rentang tanggal 1 hingga 5 Agustus.
Informasi tersebut disampaikan Kiai Miftach saat menutup Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) PWNU Jawa Timur di Pesantren Sunan Bejagung 2, Tuban, Ahad, 12 April 2026. Ia menyebutkan bahwa pemilihan waktu tersebut mengikuti pola pelaksanaan muktamar sebelumnya yang juga digelar pada bulan Agustus.
“Pelaksanaan Muktamar NU pada awal Agustus tanggal 1-5 Agustus itu sudah siklus muktamar, karena muktamar sebelumnya di Jombang juga Agustus,” katanya. 
Selain jadwal, lokasi penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU masih dalam tahap pembahasan internal. Sejumlah opsi tengah dipertimbangkan, baik di kota besar maupun kawasan pesantren.
Baca: NTB Siap Jadi Tuan Rumah Muktamar NU 2026
“Soal tempat, kita rapatkan dulu, apakah Surabaya atau Jakarta, bisa juga pesantren, apakah di Pesantren Walisongo, Situbondo, asuhan KH Cholil Asad, yang all in, atau pesantren tuan guru di NTB yang juga sudah lama minta, ataukah di Sumbar yang didukung tiga provinsi,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kiai Miftah turut menyinggung akar historis Nahdlatul Ulama yang tidak terlepas dari tradisi pesantren. Ia menjelaskan bahwa sistem kaderisasi di pesantren telah berlangsung sejak masa Rasulullah melalui konsep “ashabush shuffa”.
“Jadi, sejarah pesantren itu sudah ada sejak Rasulullah yakni ‘ashabush shuffa’ yang menjadi tempat kaderisasi santri dari berbagai negara, seperti Abu Hurairah kaderisasi Rasul jadi tokoh besar atau Gubernur di Mesir, Shalahuddin Al-Ayyubi, dan banyak tokoh besar lain,” katanya.
Ia juga mengulas peran ulama terdahulu dalam proses berdirinya NU, termasuk Syekh Nawawi dan Syeikhona Cholil yang memberikan isyarat melalui simbol-simbol tertentu, seperti ayat Al-Qur’an, tongkat, dan tasbih. Nilai-nilai tersebut, menurutnya, telah ditegaskan dalam Qonun Asasi NU.
“Masalahnya, NU sekarang belum melaksanakan simbol yang dilambangkan tongkat Nabi Musa yang sakti dalam membasmi kemaksiatan dan menyejahterakan umat dengan mengais tanaman atau rezeki. Faktanya, warga NU yang mencapai 87 persen dari 95 persen Muslim Indonesia itu masih unggul ekonomi sekitar 30 persen,” katanya.
Pada forum yang sama, Wakil Rais PWNU Jawa Timur, KH Abd Matin Djawahir mengajak seluruh jajaran untuk kembali berpegang pada Qonun Asasi serta memperkuat posisi syuriyah sebagai pemegang otoritas tertinggi di tubuh NU.
Ia menyampaikan sejumlah arahan dari Rais PWNU Jawa Timur KH Anwar Manshur yang dirumuskan dalam bentuk maklumat. Salah satunya adalah dukungan terhadap pelaksanaan Muktamar NU pada Agustus 2026, serta penetapan waktu dan lokasi yang mengikuti keputusan Rais Aam PBNU.
“Kemanapun NU, jangan lupa Qonun Asasi. Jangan sampai melenceng dari sejarah awal berdirinya. Dulu, NU didirikan ibarat kiai dan santri. Rais Aam ibarat kiai, dan Ketua Tanfidziyah ibarat santri,” katanya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga posisi Rais Aam agar tetap berada pada kedudukan tertinggi dalam struktur organisasi. Menurutnya, tidak boleh ada lembaga yang melampaui kewenangan tersebut.
“Jangan sampai ada lembaga di atas PBNU, apapun namanya. Tidak boleh ada yang lebih tinggi dari Rais Aam dan tidak boleh ada yang menghakimi Rais Aam. Supremasi syuriyah harus betul-betul kita perhatikan,” katanya.
Hasil pembahasan Muskerwil kemudian dirumuskan sebagai bahan masukan menuju Munas/Konbes dan Muktamar ke-35 NU. Sejumlah poin yang diusulkan meliputi penguatan ekonomi berbasis tiga pilar, yakni UMKM, hilirisasi pertanian dan perhutanan sosial, serta filantropi berbasis ZIS.
Selain itu, turut diusulkan pengembangan layanan kesehatan berbasis jamaah melalui rumah sakit dan klinik NU, serta penguatan kelembagaan Aswaja dan Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA).
