Ikhbar.com: Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri menegaskan bahwa percepatan kemandirian ekonomi umat dan daerah hanya dapat dicapai melalui transformasi struktural yang serius, penguatan daya saing, serta tata kelola pembangunan yang konsisten.
Pernyataan itu ia sampaikan dalam Mudzakarah dan Bedah Buku “Aktualisasi Rukun Islam untuk Membangun Kemandirian & Kesejahteraan Ekonomi Umat” yang digelar MUI Kabupaten Cirebon pada Rabu, 19 November 2025 di Aula Center PCNU Kabupaten Cirebon.
Pada forum tersebut, Prof. Rokhmin menilai bahwa Indonesia sebenarnya memiliki potensi pertumbuhan ekonomi di atas 10% per tahun. Namun, dalam satu dekade terakhir, laju pertumbuhan hanya bertahan di kisaran 5%. Ia menyebut penyebabnya mulai dari iklim investasi yang kurang kondusif, kebijakan yang tidak stabil, hingga rendahnya kompetensi sebagian pejabat publik. 
“Kalau ekosistem politik-ekonomi kita sehat, Indonesia bisa melesat. Semua indikator potensi ada, tinggal menata ulang tata kelola dan memastikan pejabat publik kompeten serta tidak berbisnis di sektor yang mereka pimpin,” ujarnya.
Baca: MUI Cirebon Bedah Buku Kiai Zamzami Babakan tentang Makna Sosial-Ekonomi Rukun Islam
Prof. Rokhmin juga menyoroti kondisi perekonomian Kabupaten Cirebon yang saat ini masih berada di level Rp 28,14 juta PDRB per kapita, jauh di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat. Ia menilai daerah memiliki peluang besar untuk tumbuh lebih cepat apabila mampu mendorong produktivitas sektor unggulan seperti industri pengolahan, pertanian, serta perikanan.
“Cirebon punya sumber daya agro-maritim yang besar. Jika dikelola dengan inovasi dan efisiensi, nilai tambahnya akan luar biasa,” tegasnya.
Lebih lanjut, Prof. Rokhmin menekankan pentingnya Indonesia dan daerah beralih dari ekonomi berbasis komoditas mentah menuju industri berbasis inovasi, teknologi, dan keberlanjutan lingkungan.
Salah satu poin penting dalam paparannya adalah peran zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Zizwaf) dalam memperkuat fondasi ekonomi masyarakat. Menurut Prpf. Rokhmin, Ziswaf tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, melainkan instrumen fiskal umat yang mampu memperkuat daya beli sekaligus mengurangi ketimpangan ekonomi.
Data Baznas 2024 menunjukkan penyaluran ZIS untuk sektor ekonomi tumbuh signifikan hingga 36,38%. Program ini banyak menyasar petani, nelayan, UMKM, hingga pesantren yang diberdayakan melalui modal usaha, alat produksi, dan pelatihan.
“Dengan Zizwaf yang dikelola produktif, mustahik bisa naik kelas menjadi muzakki. Ini bukan lagi bantuan jangka pendek, tapi solusi pembangunan,” jelas Rokhmin.
Ia juga menekankan peran strategis masjid dan pesantren sebagai pusat pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan teknologi masyarakat. Masjid, kata dia, bukan hanya tempat ibadah, melainkan simpul ekonomi jamaah melalui pemetaan potensi usaha dan akses pembiayaan syariah.
Di akhir pemaparannya, Prof. Rokhmin mengaitkan strategi pembangunan ekonomi dengan nilai-nilai Islam. Ia menegaskan bahwa prinsip tauhid, keadilan distribusi, dan kebebasan ekonomi yang bertanggung jawab merupakan fondasi ekonomi Islam yang relevan untuk mendorong kesejahteraan nasional.
Menurutnya, penerapan nilai-nilai Islam secara kaffah dan sejalan dengan Pancasila dapat menjadi kunci menuju Indonesia Emas 2045. Ia juga mengutip QS. Al-A’raaf ayat 96 sebagai pengingat bahwa keberkahan ekonomi akan hadir bagi masyarakat yang menjaga iman dan takwanya.
“Bangsa yang maju adalah bangsa yang bekerja keras, jujur, dan berpegang pada nilai-nilai ilahi. Ekonomi tidak bisa dipisahkan dari moral dan keberpihakan pada yang lemah,” tuturnya.
