Ikhbar.com: Pakar kelautan Prof. Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri menyebut bahwa penggundulan hutan menjadi pemicu utama terjadinya banjir berkelanjutan, termasuk banjir bandang yang melanda tiga provinsi di Sumatera pada akhir 2025.
Menurutnya, bencana tersebut tidak dapat dipandang sebagai peristiwa alam semata, melainkan akibat langsung dari kerusakan lingkungan yang terus dibiarkan.
Anggota Komisi IV DPR RI itu menyebut bahwa praktik pembabatan hutan tanpa kendali telah memperparah daya dukung alam. 
“Ini bukan hujan deras semata, melainkan buah pahit dari kerakusan manusia yang menggunduli hutan tanpa aturan!” kata Prof. Rokhmin pada Rabu, 28 Januari 2026.
Baca: Prof. Rokhmin: Banjir Sumatera Akibat Alih Fungsi Lahan yang tidak Tertib
Ia memaparkan kondisi tutupan hutan nasional yang kian mengkhawatirkan. Berdasarkan data yang disampaikannya, luas hutan primer di Pulau Jawa kini hanya tersisa sekitar 17%, sedangkan di Sumatera tinggal 25%.
Persentase tersebut dinilai jauh dari ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengamanatkan minimal 30 persen kawasan hutan pada setiap daerah aliran sungai maupun pulau.
“Inilah alarm keras bagi bangsa! Jika kita terus menutup mata, maka bencana akan menjadi warisan kelam bagi generasi mendatang,” ujarnya.
Selain persoalan deforestasi, Rektor Universitas UMMI Bogor itu juga menyoroti keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja. Ia menilai regulasi tersebut telah melonggarkan perizinan usaha dan melemahkan instrumen pengendalian lingkungan, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), sehingga membuka ruang eksploitasi sumber daya alam tanpa pengawasan ketat.
“UU Cipta Kerja bukan solusi, melainkan celah yang mengundang malapetaka,” ucapnya.
Sebagai Guru Besar Fakultas Kelautan dan Perikanan IPB University, Prof. Rokhmin menyampaikan bahwa Komisi IV DPR RI berkomitmen mendorong revisi Undang-Undang Kehutanan.
Langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat perlindungan hutan lindung, menertibkan alih fungsi hutan produksi, serta menutup celah kebijakan yang selama ini memicu konversi lahan.
“Jangan biarkan konversi lahan menjadi bom waktu yang terus menghantui rakyat!” tegasnya.
Sosok yang menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001–2004 itu kembali mengingatkan risiko jangka panjang dari kerusakan hutan.
“Jika hutan terus digadaikan, maka banjir dan longsor akan menjadi kutukan abadi bangsa ini. Saatnya kita bertindak, bukan sekadar berpidato!” katanya.
