Ikhbar.com: Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Rokhmin Dahuri, mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menjadikan pendapatan serta kesejahteraan nelayan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun anggaran 2026.
Penegasan tersebut ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Wakil Menteri KKP di Gedung Nusantara, Jakarta.
Prof. Rokhmin menyatakan keterkejutannya karena tidak ada indikator yang menyinggung kesejahteraan nelayan dalam usulan KKP.
“Kami cukup terkejut karena dalam indikator kinerja utama KKP tidak ada yang menyinggung soal pendapatan atau kesejahteraan nelayan, padahal itu hal yang paling krusial,” ujarnya, dikutip pada Rabu, 17 September 2025.
Baca: Prof. Rokhmin Dahuri: Perempuan UMKM Penopang Kemandirian Pangan Indonesia
Menurutnya, hal ini sejalan dengan penekanan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya peningkatan kesejahteraan nelayan.
Selain itu, ia menyoroti potensi industri bioteknologi kelautan yang dinilai belum mendapat perhatian serius.
Ia mengkritik usulan KKP yang hanya mencantumkan garam sebagai indikator produksi non-ikan.
Padahal, menurutnya, potensi industri bioteknologi kelautan nilainya bisa empat kali lipat lebih besar dibandingkan industri teknologi informasi.
Dalam kesempatan yang sama, Prof. Rokhmin turut mengingatkan KKP agar segera menangani isu temuan udang yang mengandung cesium radioaktif. Isu ini telah menyebabkan penurunan produksi udang nasional hingga 50 persen.
Baca: Prof. Rokhmin Desak Pemerintah Tinggalkan Kapitalisme
Ia mendesak pemerintah segera memberikan klarifikasi internasional bahwa pencemaran tersebut bukan berasal dari industri pengolahan, melainkan aktivitas pertambangan.
“Ini sangat krusial, sebab 40 persen nilai ekspor perikanan Indonesia berasal dari udang,” katanya.
Ia menambahkan bahwa jika isu ini tidak segera ditangani, komoditas primadona perikanan nasional tersebut dapat runtuh dan mengancam jutaan lapangan kerja.
