Ikhbar.com: Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Angkanya bahkan melampaui 20 persen pada 2023 dan mendekati 32 persen pada 2025. Capaian ini menempatkan Maluku Utara sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan tertinggi di Indonesia.
Namun, di balik capaian tersebut, kondisi sosial ekonomi masyarakat belum bergerak searah. Tingkat kemiskinan masih berada pada 5,59 persen, sedangkan tingkat pengangguran terbuka sekitar 4 persen.
Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri, menilai dua indikator tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan tinggi belum berbanding lurus dengan pemerataan kesejahteraan. Ia menegaskan struktur ekonomi daerah menjadi faktor kunci yang memicu ketimpangan. 
“Perekonomian Maluku Utara saat ini didominasi oleh industri pengolahan sebesar 42,01 persen dan pertambangan serta penggalian 20,84 persen, sementara sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan hanya menyumbang sekitar 9,54 persen,” katanya, dalam Talkshow: Menatap Masa Depan Perikanan Maluku Utara yang digelar Pemerintah Provinsi Maluku Utara di Halmahera Ballroom, Bela Hotel Ternate, Sabtu, 11 April 2026.
Baca: Prof. Rokhmin Dorong Transformasi Ekonomi Agro-Maritim untuk Dongkrak Daya Saing Daerah
“Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara meningkat sangat tinggi, bahkan mencapai lebih dari 20% pada 2023 dan sekitar 32% pada 2025, terutama didorong oleh sektor pertambangan dan hilirisasi nikel,” ujar Prof Rokhmin, dalam forum bertema “Pembangunan Agro-maritim Berbasis Inovasi untuk Peningkatan Daya Saing, Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Kedaulatan Pangan, dan Kesejahteraan Masyarakat Maluku Utara secara Berkelanjutan” tersebut.
Dominasi sektor ekstraktif ini dinilai memicu ketergantungan yang berisiko. Prof. Rokhmin menyebut pertumbuhan berbasis tambang tidak otomatis menghasilkan pemerataan kesejahteraan di masyarakat.
Ia menyoroti kondisi yang kontras di lapangan. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi meningkat tajam. Di sisi lain, kemiskinan dan pengangguran masih berada pada tingkat yang cukup tinggi.
“Namun, ketergantungan yang sangat besar terhadap sektor ekstraktif, khususnya nikel, menimbulkan risiko ketimpangan ekonomi yang kian melebar, kerusakan lingkungan, dan keterbatasan distribusi kesejahteraan bagi masyarakat lokal,” katanya.
Baca: Prof. Rokhmin Sebut Tata Kelola Tambang belum Berpihak ke Rakyat
Kondisi ini, lanjut Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University tersebut, menunjukkan pertumbuhan yang terjadi belum inklusif. Aktivitas ekonomi yang terkonsentrasi pada sektor tertentu membuat manfaat pembangunan tidak tersebar merata, terutama bagi masyarakat di sektor tradisional seperti pertanian dan perikanan.
Dampaknya tidak hanya pada pendapatan, tetapi juga pada kualitas pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia Maluku Utara pada 2025 tercatat 72,52 dan masih berada di bawah rata-rata nasional.
Prof. Rokhmin mengingatkan bahwa jika pola pembangunan ini berlanjut, ketimpangan akan semakin sulit ditekan. Ia menilai perlu perubahan arah pembangunan agar hasil pertumbuhan dapat dirasakan masyarakat luas.
“Fenomena ini tergambar secara kasat mata, bahwa di tengah pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, angka pengangguran dan kemiskinan Provinsi Maluku Utara masih cukup tinggi,” ujarnya.
