Ikhbar.com: Rektor Universitas UMMI Bogor, Jawa Barat, Prof. Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri, menegaskan transformasi digital menjadi agenda penentu arah masa depan Indonesia di tengah disrupsi teknologi, ketegangan geopolitik, dan krisis iklim global.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Seminar Internasional bertema “Advancing Digital Governance, Smart Logistics, and Strategic Communication for Future Hospitality and Public Service Systems” yang digelar Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI Jakarta secara hybrid, pada Sabtu, 14 Februari 2026.
Forum itu menghadirkan akademisi dari berbagai negara, antara lain Dr. Tasente Tanase dari OVIDIUS University of Constanta Romania, Prof. Dr. Kim Soo Il, Emeritus Professor Busan University of Foreign Studies, Korea Selatan, serta Prof. Dr. Ilham Sentosa, MPA, Ph.D., Senior Lecturer Universiti Kuala Lumpur (UniKL). Dalam kesempatan tersebut, Prof. Rokhmin menempatkan tata kelola digital sebagai fondasi pembenahan pelayanan publik. 
Transformasi itu, menurutnya, berkaitan langsung dengan visi Indonesia Emas 2045.
“Kita hidup di era yang ditandai disrupsi yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat kemajuan teknologi yang sangat cepat, meningkatnya ketegangan geopolitik, dan perubahan iklim global. Transformasi digital tidak lagi bersifat pilihan, ia bersifat mendasar,” tegas Anggota Komisi IV DPR RI tersebut.
Baca: Prof. Rokhmin Tawarkan Strategi Transformasi Ekonomi Berbasis Sumber Daya Pesisir
Prof. Rokhmin menilai negara yang mampu mengorkestrasi tata kelola digital, sistem logistik cerdas, serta komunikasi strategis yang kredibel akan berada di garis depan. Negara yang lamban beradaptasi berisiko tertinggal dalam persaingan global.
Bagi Indonesia, agenda itu berkaitan dengan target satu abad kemerdekaan. Prof. Rokhmin menyebut Indonesia Emas 2045 sebagai momentum untuk memperkuat ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menegakkan keadilan sosial, menguasai teknologi, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Pertumbuhan ekonomi, menurutnya, harus berjalan seiring dengan pembenahan sistem.
“Untuk Indonesia, transformasi ini tidak terpisahkan dari visi jangka panjang nasional kita, Indonesia Emas 2045 atau satu abad kemerdekaan yang ditandai oleh kekuatan ekonomi, kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, kepemimpinan teknologi, dan keberlanjutan ekologis,” ujarnya.
Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001–2004 itu menekankan pentingnya pembenahan institusi negara. Pemerintahan digital perlu dibangun dengan ekosistem data terintegrasi, sistem keamanan siber yang kuat, regulasi adaptif, serta sumber daya manusia yang kompeten.
Dalam konteks global, Prof. Rokhmin menekankan kolaborasi lintas negara dan sektor. Tantangan seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, disrupsi teknologi, dan ketidakpastian geopolitik terlalu kompleks jika ditangani secara terpisah.
“Masa depan menuntut tata kelola kolaboratif, di mana pemerintah, akademisi, industri, media, dan masyarakat sipil bergerak dalam satu kerangka strategis bersama,” katanya.
Baca: Prof. Rokhmin: Model Agro-maritim Aceh Jaya Bisa Jadi Blueprint Pembangunan Pesisir Nasional
Prof. Rokhmin juga mendorong kemitraan publik dan swasta untuk mempercepat inovasi serta memastikan masyarakat tetap menjadi pusat pembangunan. Integrasi solusi, lanjutnya, perlu menggantikan pola pikir sektoral yang terkotak.
Prof. Rokhmin mengingatkan modernisasi tidak boleh mengabaikan keberlanjutan. Pembangunan yang menguras sumber daya alam dan merusak ekosistem hanya akan memperbesar risiko krisis.
“Pembangunan yang menguras sumber daya alam dan merusak ekosistem bukanlah kemajuan, itu adalah krisis yang ditunda,” ujarnya.
