Ikhbar.com: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang terpisah dari Kementerian Agama (Kemenag).
Usulan ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PKB yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, KH Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Gus Imin dalam sebuah diskusi publik di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat pada Rabu, 19 Februari 2025.
Gus Imin menilai bahwa pemisahan ini merupakan bagian dari revolusi dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. 
“Setiap pelaksanaan ibadah haji selalu ada evaluasi dan usulan perbaikan. Salah satu gagasan yang kami dorong sejak lama adalah memisahkan Kementerian Agama dengan Kementerian Haji untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraannya,” ujarnya.
Baca:
Menurutnya, langkah awal menuju pembentukan kementerian tersebut telah dilakukan Presiden Prabowo Subianto dengan mendirikan Badan Penyelenggara Haji. Namun, ia berharap badan ini dapat berkembang menjadi kementerian yang memiliki kewenangan lebih luas dalam pengelolaan haji dan umrah.
“Alhamdulillah, Pak Prabowo telah memulai reformasi dengan membentuk badan penyelenggara haji, meskipun masih setengah jalan. Kami berharap revisi Undang-Undang Haji yang sedang dibahas dapat menjadi dasar untuk meningkatkan status badan tersebut menjadi Kementerian Haji dan Umrah,” kata Gus Imin.
Ia menambahkan bahwa penyelenggaraan haji melibatkan tiga unsur utama, yakni kementerian, pengelola keuangan haji, serta lembaga pelaksana di daerah dan lokasi haji. Oleh karena itu, pembentukan kementerian khusus dianggap sebagai langkah penting dalam meningkatkan kualitas layanan bagi jamaah.
Lebih lanjut, Gus Imin berharap diskusi ini dapat melahirkan gagasan-gagasan baru yang konstruktif untuk perbaikan sistem penyelenggaraan haji.
“Kita memiliki kesempatan untuk membahas persoalan ini secara mendalam, terutama karena penyelenggaraan haji tahun ini akan segera berlangsung,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya masukan dari berbagai pihak guna memastikan kelancaran pelaksanaan ibadah haji.
“Kloter pertama akan berangkat pada 2 Mei mendatang. Oleh karena itu, diskusi ini diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis agar penyelenggaraan haji berjalan sukses dan lancar,” pungkasnya.
