khbar.com: Pemerintah menegaskan bahwa penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke pondok pesantren harus dipercepat. Penekanan ini disampaikan karena jumlah lembaga pesantren yang sudah tersentuh program tersebut dinilai masih jauh dari target dan belum sebanding dengan total populasi santri di Indonesia.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang mengungkapkan bahwa Kementerian Agama (Kemenag) perlu segera melakukan koordinasi menyeluruh dengan pesantren di berbagai daerah. Menurutnya, distribusi manfaat MBG masih sangat minim.
“Dari sekitar 11 juta orang santri dan 1 juta orang pengajar pesantren, baru 2 persen saja yang sudah menjadi penerima manfaat MBG,” ujar Nanik saat menerima kunjungan Wakil Menteri Agama, Romo KH Muhammad Syafi’i di Kantor BGN, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Rabu, 19 November 2025. 
Nanik menjelaskan bahwa selain rendahnya angka penerima, BGN juga mendapatkan masukan penting dari anggota DPR saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX. Banyak pesantren besar yang ternyata belum memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai dapur pengelola MBG.
Baca: Pemerintah Buka Peluang MBG untuk Lansia dan Difabel
“Banyak pesantren-pesantren besar dengan santri di atas 4.000 ternyata belum punya SPPG,” kata Nanik.
Ia menambahkan, sejak awal penyusunan program MBG, Presiden Prabowo Subianto sudah menempatkan pesantren sebagai kelompok prioritas. Karena itu, ia mengingatkan agar lembaga pendidikan berbasis keagamaan tersebut tidak tertinggal dalam implementasi kebijakan.
“Pak Prabowo sangat perhatian kepada pesantren, jadi jangan sampai pesantren-pesantren malah tidak jadi penerima manfaat MBG,” tegasnya.
Untuk memastikan perluasan akses, Nanik meminta Kementerian Agama melakukan pendataan ulang dan mengoordinasikan seluruh pesantren, termasuk yang berada di wilayah terpencil. Pemerintah bahkan telah menugaskan bank-bank Himbara guna membantu pembangunan dapur MBG di lokasi-lokasi yang sulit dijangkau.
“Kalau untuk daerah terpencil, 100–200 penerima manfaat pun akan dilayani,” ucapnya.
Sementara itu, Wamenag, Romo KH Muhammad Syafi’i menyatakan siap menindaklanjuti arahan tersebut. Ia berkomitmen mengumpulkan pesantren per wilayah agar proses pembinaan dan pemenuhan sarana dapat berjalan lebih cepat.
“Imbauan Bu Waka akan segera saya tindaklanjuti. Saya akan undang pesantren-pesantren agar mendapat arahan BGN, sehingga mereka bisa segera menjadi penerima manfaat MBG,” tuturnya.
