Ikhbar.com: Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas mengaku pihaknya segera membahas aturan terkait umrah backpacker atau umrah mandiri bersama Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.
Menurutnya, pemerintah Indonesia dan Arab Saudi sudah memiliki aturan umrah tersendiri, termasuk menyangkut umrah backpacker.
“Nah, ini yang nanti kita akan sinkronkan secara detail bersama dengan pemerintah Kerajaan Saudi Arabia dalam waktu dekat, poin-poinnya seperti apa,” ujarnya sesaat setelah peluncuran logo Hari Santri Nasuonal pada Jumat, 6 Oktober 2023. 
Menag mengatakan, aturan umrah backpacker tidak bisa diputuskan secara sepihak. “Peraturan kita belum tentu compatible dengan peraturan yang ada di Kerajaan Arab Saudi dan sebaliknya,” katanya.
Ia menjelaskan, pada dasarnya pemerintah Arab Saudi memiliki kepada wisatawan yang datang ke negaranya dapat terjamin keselamatan kesehatan dan keamanannya. Baik untuk mereka dengan kepentingan haji dan umrah, bisnis, wisata, atau lainnya.
“Kita mencari jalan yang terbaik bagaimana bisnis kawan-kawan PPIU tidak terganggu dan jemaah kita terlindungi dengan baik, kenyamanan dan keamanannya dalam beribadah,” ujarnya.
Ia menegaskan, aturan terkait haji dan umrah bukan hanya berada di bawah kewenangan tunggal Kemenag. Menurutnya, ada andil lembaga dan kementerian lain dalam menjamin keamanan dan keselamatan jemaah.
Salah satunya, Gus Men menyebutkan kerja sama antara Kemenag dan Kementerian Kesehatan (Kesehatan) terkait aturan bersama untuk melindungi para jemaah dan umrah.
“Nah, ini segera nanti setelah ketemu Kemenkes, saya akan menemui Pak Mendagri (Menteri Dalam Negeri) karena ini terkait dengan pemerintah daerah,” tuturnya.
Sebab, jelas Menag, isu kesehatan jemaah erat kaitannya dengan Puskesmas sebagai lembaga yang berwenang memeriksa kesehatan para jemaah di daerah.
“Tanpa melibatkan Kemendagri saya kira agak susah memberikan jaminan pelayanan yang paling baik kepada jemaah haji dan umrah,” tandasnya.
