Ikhbar.com: Situs berita asal Israel, Ynet, menyebut Pemerintah Indonesia telah mengadakan pembicaraan mengenai normalisasi hubungan dengan negaranya. Mereka mengeklaim, penjajakan itu sudah berlangsung sejak tiga bulan lalu, tepatnya di saat serangan brutal Isrel ke Gaza, Palestina sudah berlangsung.
“Sebagai imbalan atas terjalinnya hubungan dengan Israel, Yerusalem akan berhenti menghalangi Indonesia untuk bergabung dengan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD),” tulis mereka, dikutip Jumat, 12 April 2024.
Baca: Soal Nasib Warga Gaza, Liga Muslim: Salahkan Israel, Jangan Yahudi 
OECD, Organisasi yang fokus pada kerja sama ekonomi dan pembangunan itu saat ini beranggotakan 38 negara dengan tingkat perekonomian terkemuka di dunia.
Selain Ynet, pemberitaan serupa juga muncul di The Times of Israel. Bahkan, mereka melaporkan, OECD terlibat langsung dalam pembicaraan tersebut.
Berbeda dengan laporan Ynet tidak dilengkapi sumber wawancara, Times of Israel justru menguatkan liputannya itu dengan konfirmasi dari seorang pejabat pemerintahan mereka.
Berdasarkan tulisan itu, Israel disebut telah berupaya untuk menormalisasi hubungan dengan Indonesia, bersama dengan Arab Saudi dan negara-negara lain. Namun, upaya itu sempat terganggu karena adanya perang dengan Hamas yang pecah pada 7 Oktober 2023 lalu.
Selain Times of Israel dan Ynet, media Yedioth Ahronoth juga memberitakan kabar mengenai kesepakatan Negara Zionis dan Indonesia tersebut.
Baca: Dikepung Boikot, McD malah Borong Ratusan Restoran di Israel
Kemlu membantah
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu) menepis isu normalisasi hubungan diplomatik demi bisa diterima sebagai anggota OECD tersebut.
“Saya tegaskan bahwa hingga saat ini, tidak ada rencana untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel, terlebih di tengah situasi kekejaman Israel di Gaza saat ini,” kata Juru Bicara (Jubir) Kemlu, Lalu Muhamad Iqbal.
Dia menegaskan bahwa posisi Indonesia tidak berubah dan tetap kokoh mendukung kemerdekaan Palestina dalam kerangka solusi dua negara.
“Indonesia akan selalu konsisten, berada di garis terdepan membela hak-hak bangsa Palestina,” tuturnya.
Terkait keanggotaan Indonesia di OECD, Iqbal mengatakan bahwa prosesnya akan memerlukan waktu yang cukup panjang.
Peta jalan keanggotaan Indonesia di OECD direncanakan akan diadopsi pada Mei mendatang dan banyak hal yang harus disiapkan oleh Indonesia.
“Waktu yang diperlukan setiap negara untuk menyelesaikan proses keanggotaan penuh di OECD berbeda-beda. Semua tergantung kesiapan negara tersebut,” ujar dia.
