Ikhbar.com: Komitmen KUPI dalam memperkuat peran ulama perempuan kembali ditegaskan melalui rangkaian Halaqah Kubra yang dirancang untuk mengokohkan gerakan keulamaan yang berpihak pada kemanusiaan. Tekad ini menjadi fondasi utama KUPI dalam mempersiapkan langkah menuju Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) ke-3 pada tahun 2027.
Kegiatan yang digelar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Jumat–Ahad, 12–14 Desember 2025 ini menghadirkan Dialog Publik Gerakan Keulamaan Perempuan Indonesia.
Forum tersebut menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan dan harapan terkait arah gerakan ulama perempuan ke depan. Melalui dialog ini, KUPI ingin memastikan gerakannya tetap relevan, kritis, dan berpihak pada kelompok rentan. 
Halaqah Kubra KUPI diposisikan sebagai ruang strategis untuk meninjau kembali perubahan sosial, politik, dan keagamaan yang berkembang pesat. KUPI menilai tantangan keumatan semakin kompleks dan memerlukan pembacaan teologis yang kuat sekaligus langkah praksis yang lebih konkret. Keterlibatan publik melalui dialog ini diharapkan menambah perspektif yang lebih luas dalam merumuskan arah gerakan.
Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Noorhaidi Hasan, dalam sambutannya menegaskan bahwa Yogyakarta menjadi tempat yang tepat untuk penyelenggaraan agenda besar ini.
Ia mengingatkan kembali jejak sejarah Kongres Perempuan Indonesia pertama pada Sabtu, 22 Desember 1928, yang dihadiri sekitar 30 organisasi perempuan dari berbagai daerah, termasuk Putri Indonesia, Aisyiyah, Wanita Katolik, Wanita Taman Siswa, hingga organisasi perempuan dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur.
Baca: KUPI Desak Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional untuk Banjir Sumatera
Menurut Noorhaidi, pertemuan bersejarah itu membahas berbagai isu penting seperti kesetaraan hukum bagi perempuan, akses pendidikan, serta penolakan terhadap kawin paksa dan pernikahan usia dini.
“Jadi pada tahun 1928 saja, perempuan-perempuan Indonesia sudah menunjukkan prestasi luar biasa. Saya yakin kerja keras mereka memberi kontribusi penting bagi perkembangan bangsa dan negara kita,” ujarnya.
Gusti Kanjeng Ratu Hemas, yang membuka kegiatan Halaqah Kubra KUPI, menekankan pentingnya forum ini sebagai ruang evaluasi pasca KUPI II di Jepara sekaligus penyiapan langkah menuju KUPI III. Sebagai Anggota DPD RI, ia menegaskan komitmennya untuk terus bekerja bersama KUPI.
“Kerja-kerja KUPI harus diperkuat oleh negara. DPD siap menjadi jembatan, mengingat anggota DPD perempuan kini mencapai 34,6%, sehingga dapat menghubungkan gerakan masyarakat sipil dengan kebijakan publik,” katanya.
GKR Hemas juga menyampaikan pokok-pokok dalam Dokumen Refleksi Nasional Gerakan Keulamaan Perempuan 2022–2025 yang menegaskan arah perjuangan ke depan, termasuk isu kekerasan seksual, kemiskinan perempuan, perubahan iklim, tantangan teknologi, serta penguatan sistem pengetahuan dan jejaring ulama perempuan.
Ia berharap Halaqah Kubra menjadi ruang “perjumpaan ilmu, empati, dan keberanian untuk terus menghadirkan Islam yang memuliakan kehidupan, Islam yang ma’ruf, mubadalah, dan berkeadilan hakiki.”
Ketua Majelis Musyawarah KUPI, Ibu Nyai Hj. Badriyah Fayumi, menegaskan bahwa KUPI telah membangun visi besar tentang peradaban Islam yang berkeadilan melalui tiga perspektif utama: keadilan hakiki, ma’ruf, dan mubadalah. Dalam dua hari penyelenggaraan, empat misi gerakan KUPI kembali digali untuk memperbarui arah gerak organisasi.
Menurutnya, misi pertama KUPI adalah memproduksi pengetahuan melalui lima ruang strategis, sekaligus mendidik, mengadvokasi, dan mendakwahkannya agar melahirkan perubahan sosial.
“Inilah yang dimaksud dengan pengetahuan yang berdampak,” ujarnya.
Misi kedua adalah memperkuat otoritas dan kepemimpinan ulama perempuan melalui kaderisasi, promosi, serta pembukaan ruang-ruang baru yang sebelumnya tidak tersedia. Ia juga menyoroti pentingnya gerakan literasi melalui penulisan sejarah keulamaan perempuan yang dikerjakan oleh Jaringan Guadurian.
Di tingkat nasional dan internasional, KUPI telah memperoleh pengakuan, termasuk masuk dalam tiga besar penerima penghargaan Tulip Award dari Pemerintah Belanda atas kontribusi dalam pembelaan hak-hak perempuan, serta menjadi edisi khusus jurnal akademik internasional di Afrika.
Halaqah Kubra 2025 diharapkan menjadi fondasi penting dalam menguatkan langkah menuju Kongres KUPI III pada tahun 2027 sekaligus memperteguh peran ulama perempuan dalam membangun masa depan umat yang lebih adil, manusiawi, dan maslahat bagi semua.
