Ikhbar.com: Anggota Komisi VIII sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Al-Mizan, Majalengka, KH Maman Imanulhaq menegaskan perlunya kehadiran layanan kesehatan yang memadai di lingkungan pondok pesantren, termasuk klinik dan dokter praktik.
Dorongan tersebut disampaikannya dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Peran Klinik dalam Pesantren” yang membahas penguatan peran pesantren sebagai basis pelayanan kesehatan masyarakat.
Forum diskusi tersebut digelar di Pullman Hotel Jakarta dan dibuka oleh Staf Khusus Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Firry Wahid, Selasa, 27 Januari 2026. 
Dalam penyampaiannya, Kiai Maman menekankan bahwa pesantren merupakan ruang hidup santri selama 24 jam, sehingga layanan kesehatan dasar tidak dapat dipandang sebagai fasilitas tambahan. Menurutnya, negara perlu hadir memastikan akses kesehatan yang layak bagi santri dan warga sekitar pesantren.
Baca: Kiai Maman Apresiasi Program Kemendikdasmen Revitalisasi 59 Sekolah
“Kehadiran klinik dan dokter praktik di pesantren harus dilihat sebagai terobosan pesantren dalam menjawab kebutuhan zaman. Pesantren tidak hanya mendidik ilmu agama, tetapi juga menghadirkan layanan kesehatan yang nyata bagi santri dan masyarakat sekitar,” ujar Kiai Maman.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A., menegaskan pentingnya integrasi klinik pesantren dengan sistem kesehatan nasional, termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ia menilai pesantren memiliki potensi besar dalam mendukung pelayanan kesehatan promotif dan preventif di tingkat komunitas.
Pandangan serupa disampaikan Ketua Forum Percepatan Transformasi Pesantren (FPTP), KH. Saifullah Mahsum. Ia menyebut transformasi pesantren tidak hanya berkaitan dengan pendidikan dan ekonomi, tetapi juga penguatan layanan kesehatan sebagai bagian dari kemandirian lembaga.
“Klinik pesantren bukan sekadar fasilitas, tetapi simbol keseriusan pesantren bertransformasi menjadi lembaga yang mandiri dan berkelanjutan,” katanya.
FGD tersebut mencatat perlunya sinergi lintas sektor, penguatan regulasi, serta pendampingan teknis agar Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) dan klinik pesantren dapat berjalan secara profesional dan berkesinambungan. Forum ini juga menjadi ruang konsolidasi untuk memperkuat peran pesantren sebagai mitra pemerintah dalam pelayanan kesehatan masyarakat.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong pesantren berperan lebih luas sebagai mitra strategis dalam pembangunan kesehatan nasional.
FGD menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai sektor, antara lain perwakilan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), dr. Makky Zamzami, Deputi Direksi Wilayah V BPJS Kesehatan, Arief Syaefudin, serta Firry Wahid selaku Staf Khusus Kemenko Pemberdayaan Masyarakat. Diskusi juga melibatkan unsur legislatif dan pimpinan pesantren sebagai penanggap utama.
