Ikhbar.com: Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebut bahwa sebagian anak di Indonesia menunjukkan indikasi gangguan kesehatan mental berupa kecemasan dan depresi. Temuan ini diperoleh dari hasil skrining kesehatan yang dilakukan melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG) terhadap jutaan anak di berbagai daerah.
Hasil pemeriksaan tersebut mengungkap adanya ratusan ribu anak yang memperlihatkan gejala cemas maupun depresi. Skrining dilakukan terhadap sekitar 7 juta anak sepanjang periode program CKG tahun 2025 hingga 2026.
Menteri Kesehatan (Memkes), Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, dari total anak yang menjalani pemeriksaan, sebanyak 4,4% atau sekitar 338.000 anak terindikasi mengalami gejala anxiety disorder atau kecemasan. Sementara 4,8% atau sekitar 363.000 anak lainnya menunjukkan depression disorder atau gejala depresi. 
“Ini menunjukkan masalah kesehatan jiwa itu besar sekali,” ujar Budi dalam konferensi pers di Kantor Kemenkes, Jakarta Selatan, dikutip dari siaran pers, Selasa, 10 Maret 2026.
Menurut Budi, persoalan kesehatan mental pada anak perlu menjadi perhatian serius karena berpotensi memicu tindakan berbahaya, termasuk percobaan bunuh diri. Data Global School-Based Student Health Survey mencatat tren peningkatan anak yang mencoba bunuh diri, dari 3,9 persen pada 2015 menjadi 10,7 persen pada 2023.
Ia menambahkan bahwa masalah kesehatan jiwa pada anak dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kondisi pribadi hingga lingkungan sosial. Faktor keluarga, pergaulan, dan situasi pendidikan turut berperan dalam membentuk kondisi psikologis anak.
“Yang perlu diperbaiki bukan hanya anaknya, tetapi juga pola asuh keluarga serta lingkungan belajar. Kita perlu mensosialisasikan life skill dan Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (P3LP). Semua orang pasti menghadapi tekanan, namun yang terpenting adalah bagaimana meresponsnya dengan baik,” ucap dia.
Kemenkes menindaklanjuti temuan tersebut dengan memperluas cakupan skrining kesehatan melalui program CKG. Pemerintah menargetkan pemeriksaan dapat menjangkau hingga 25 juta anak di seluruh Indonesia.
Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Maria Endang Sumiwi mengatakan hasil skrining yang menunjukkan indikasi gangguan kesehatan jiwa akan ditangani lebih lanjut oleh Puskesmas di wilayah masing-masing.
Pemerintah juga berupaya memperkuat layanan kesehatan mental di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Saat ini jumlah psikolog klinis yang bertugas di Puskesmas masih terbatas, yakni sekitar 203 orang.
Selain itu, pemerintah menyiapkan layanan krisis kesehatan jiwa melalui platform Healing119.id untuk mendukung penanganan cepat. Dukungan di lingkungan pendidikan juga diperkuat dengan melibatkan guru Bimbingan Konseling (BK) serta guru kelas untuk mendampingi siswa yang terdeteksi memiliki gejala gangguan psikologis.
Upaya deteksi dini kesehatan mental anak juga diperkuat melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Kesehatan Jiwa Anak yang melibatkan sembilan kementerian dan lembaga pada Kamis, 5 Maret 2026.
Kolaborasi tersebut mencakup Kemenkes, KemenPPPA, Komdigi, Kemendikdasmen, Kemendukbangga/BKKBN, Kementerian Agama (Kemenag), Kemendagri, Kemensos, dan Polri.
“Melalui SKB tersebut, pemerintah juga menjamin kerahasiaan data pribadi anak guna mencegah stigma serta memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan kesehatan mental secara komprehensif, baik di lingkungan sekolah maupun keluarga,” jelasnya.
