Ikhbar.com: Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengizinkan bantuan kemanusiaan terbatas masuk ke Jalur Gaza.
Langkah ini disebut-sebut sebagai upaya membuka jalan bagi serangan militer baru, terutama ke Gaza City dan wilayah pesisir Al-Mawasi.
“Operasi darat yang dimulai pertengahan Mei telah gagal mencapai target utamanya, yakni membebaskan sandera Israel dan melumpuhkan Hamas,” ujar harian Yedioth Ahronoth, dikutip dari Anadolu Agency, pada Selasa, 5 Agustus 2025. 
Baca: Dua Lembaga HAM Israel Kecam Negaranya atas Genosida di Gaza
Hampir tiga bulan setelah serangan dimulai, dan setelah enam kali pemanggilan pasukan cadangan, media tersebut menyatakan bahwa operasi itu kini dinyatakan berakhir.
Pemerintah Israel berharap pelonggaran bantuan dapat menjadi tameng internasional untuk melancarkan serangan baru.
Namun, muncul perpecahan antara kepemimpinan politik dan militer Israel. Militer disebut menentang pelonggaran bantuan, terutama saat pasukan seperti Divisi 98 mulai ditarik keluar dari Gaza.
Kebijakan ini juga datang di tengah meningkatnya kritik dalam negeri. Survei dari Israel’s Institute for National Security Studies menunjukkan lebih dari separuh warga Israel menyalahkan pemerintah Netanyahu atas kegagalan mencapai gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran tahanan.
Di sisi lain, Kantor Media Pemerintah Gaza menyebut hanya 674 truk bantuan yang diizinkan masuk sejak 27 Juli—sekitar 14% dari kebutuhan minimal harian Gaza yang mencapai 600 truk.
Baca: Kecam Proyek ‘Kota Kemanusiaan’ Netanyahu di Gaza, Eks PM Israel: Kamp Konsentrasi Gaya Baru
Sebagian besar dari 80 truk bantuan bahkan dijarah dalam situasi yang mereka sebut sebagai “iklim kekacauan dan kelaparan yang sengaja diciptakan.”
Kantor itu menuduh Israel menggunakan kelaparan sebagai senjata untuk melemahkan ketahanan rakyat Palestina.
Mereka mendesak organisasi internasional dan kemanusiaan untuk menuntut pembukaan permanen perbatasan Gaza demi menjamin pasokan makanan, obat-obatan, dan susu bayi secara aman dan mencukupi.
