Ikhbar.com: Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengusulkan pemerintah menyiapkan skenario alternatif penerbangan haji tahun 2026 melalui wilayah Afrika.
Gagasan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi apabila eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah terus meningkat dan berpotensi mengganggu jalur penerbangan jemaah haji Indonesia.
Menurut Marwan, opsi pengalihan rute penerbangan perlu dipertimbangkan agar perjalanan jemaah tetap aman serta tidak melewati wilayah yang rawan konflik. 
“Tidak mungkin juga jemaah berlama-lama (menunggu diberangkatkan). Harus ada alternatif, umpamanya mungkinkah penerbangan dibelokkan dari Afrika,” kata Marwan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 6 Maret 2026.
Baca: Indonesia Kirim 2.280 Ton Beras ke Saudi untuk Kebutuhan Haji 2026
Ia menggambarkan skema rute yang dapat ditempuh apabila opsi tersebut diterapkan. Dalam simulasi yang disampaikan, penerbangan dapat diarahkan lebih dahulu menuju kawasan Afrika sebelum melintasi lautan lepas menuju Arab Saudi.
“Jadi terbang dari Jeddah menuju Nairobi, kemudian ke arah, ya pokoknya arah Afrika baru melewati lautan lepas, tidak di pinggir-pinggir kepulauan,” sambungnya.
Marwan menilai skenario tersebut memerlukan koordinasi lintas pihak. Pemerintah diminta melibatkan maskapai penerbangan serta penyedia layanan haji lainnya agar perubahan rute tidak mengganggu pelayanan kepada jemaah.
“Pemerintah kita akan dorong untuk berkoordinasi dengan semua pihak, termasuk yang tadi, kalau loss layanan yang sudah dibayar itu ada penerbangan, ada hotel, ada konsumsi, kemudian ada Masyair yang di Armuzna,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah perlu memastikan berbagai layanan yang telah dibayarkan jemaah tetap berjalan. Hal itu penting agar perubahan rute tidak menimbulkan persoalan baru dalam penyelenggaraan ibadah haji.
“Karena itu akan berat sekali dari sisi keuangan haji tahun depan berangkat, tentu jemaah yang sekarang nih berangkat, sementara uangnya sudah habis, itu pemerintah harus berhasil meyakinkan berbagai pihak,” sambungnya.
Perubahan jalur penerbangan tersebut, kata Marwan, berpotensi menambah biaya operasional penyelenggaraan haji. Hal ini disebabkan durasi perjalanan udara yang diperkirakan lebih panjang dibandingkan rute normal.
“Saya kira ada ya (biaya meningkat), karena durasi terbangnya semakin lama. Kalau selama ini 10 sampai 8 jam, atau Aceh 6 jam, itu pasti akan semakin panjang karena rute itu memang memutar,” jelasnya.
Ia menambahkan, rute melalui Afrika juga memiliki keterbatasan jalur udara. Pesawat tidak dapat langsung melintasi wilayah tertentu, termasuk kawasan Yaman yang selama ini dihindari akibat kondisi keamanan yang belum stabil.
“Karena kalau kita lihat peta-peta, kita sudah baca, dari Afrika itu tidak bisa juga lewat di atas Yaman, karena Yaman sendiri selama ini sudah dihindari juga, karena di sana terus terjadi eskalasi yang tidak aman untuk diterbangi,” paparnya.
“Maka akan semakin kanan lagi kita itu kalau pulang dari Saudi, atau kalau kita berangkat pilihannya itu memang semakin kiri itu yang dilewati lautan lepas,” sambungnya.
Marwan menilai pemerintah perlu membahas sumber pembiayaan apabila terjadi kenaikan biaya operasional akibat perubahan rute penerbangan tersebut. Ia mengingatkan agar tambahan biaya tidak sepenuhnya dibebankan kepada jemaah.
“Kalau umpamanya anggarannya membengkak, kita harus berunding lagi dibebankan ke siapa? Saya kira keuangan BPKH untuk menutup atau katakanlah menalangi, saya kira mereka nggak berkemampuan untuk itu, karena kemampuan keuangannya memang sekali jalan haji saja. Kalau dihabiskan saya kira akan problem di haji kita akan datang,” ungkapnya.
