Ikhbar.com: Hiruk-pikuk Pemilihan Umum (Pemilu) selalu menyedot perhatian publik. Debat kandidat, survei elektabilitas, hingga hitung cepat menjadi konsumsi masyarakat selama berbulan-bulan. Setelah pemenang diumumkan, sorotan perlahan mereda.
Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), Erik Kurniawan, menilai pola tersebut keliru.
“Demokrasi yang sejati itu dimulai pasca Pemilu,” ujarnya dalam program Sinikhbar | Siniar Ikhbar, di Ikhbar TV, dikutip pada Jumat, 13 Februari 2026. 
Baca: Tradisi Politik Santri dan Fikih Demokrasi Anti-Polarisasi
Menurut Erik, setelah pemilu warga justru menghadapi ujian sesungguhnya. Janji kampanye harus ditagih, arah kebijakan perlu diawasi, dan perlindungan hak dasar wajib dipastikan.
Erik mengingatkan, ketika mandat diberikan, kewenangan besar berpindah ke tangan pemerintah. Jika kontrol publik melemah, pengawasan ikut menyempit.
Kelelahan politik setelah pemilu juga menjadi sorotan. Sejumlah analis sempat memprediksi partisipasi Pilkada 2024 menurun karena waktunya berdekatan dengan Pemilu Februari. Namun, partisipasi nasional tetap berada di angka 71 persen.
“Angka tersebut menunjukkan keterlibatan pemilih secara administratif. Pengawasan terhadap kebijakan belum tentu berjalan seiring,” katanya.
Peneliti di Indonesian Parliamentary Center (IPC) itu turut menyinggung pentingnya budaya oposisi. Menurutnya, Indonesia pernah memiliki dinamika oposisi yang relatif kuat, misalnya pada awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Baca: Pilkada Langsung atau DPRD? Ini yang Diinginkan Publik
Ia menolak anggapan bahwa demokrasi Pancasila tidak mengenal oposisi.
“Enggaklah,” katanya, ketika ditanya mengenai klaim itu.
Erik menegaskan, kekuasaan memerlukan penyeimbang. Tanpa kontrol, presiden atau pemerintah dapat bergerak tanpa batas. Oposisi berfungsi sebagai mekanisme koreksi.
Erik juga mengakui praktik politik belakangan memperlihatkan kecenderungan koalisi besar dengan oposisi yang semakin terbatas. Dalam kondisi tersebut, peran publik dalam mengawasi kekuasaan menjadi kian krusial.
Demokrasi, menurut Erik, adalah proses panjang untuk memastikan kekuasaan tetap bekerja bagi rakyat.
“Jika warga berhenti mengawasi setelah hari pencoblosan, demokrasi berhenti bernapas,” tegasnya.
