Ikhbar.com: Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri menjelaskan bahwa setidaknya terdapat tiga kunci kesejahteraan nelayan yang harus diperkuat secara bersamaan agar pendapatan masyarakat pesisir dapat meningkat secara berkelanjutan.
“Kesejahteraan nelayan harus dibangun dari hulu sampai hilir secara terintegrasi,” ujarnya dikutip dari TV Parlemen pada Sabtu, 21 Februari 2026.
Penguatan tersebut didorong melalui Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Gebang Mekar, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Program ini diarahkan untuk membangun kawasan pesisir yang terstruktur sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan. 
Baca: Prof. Rokhmin: Ramadan Saatnya ‘Upgrade’ Iman dan Takwa
“Pendekatan kawasan seperti KNMP memungkinkan nelayan lebih efisien dan memiliki daya saing,” jelas Prof. Rokhmin.
Prof. Rokhmin menjelaskan, tiga komponen utama tersebut meliputi kemudahan akses terhadap BBM, alat tangkap, serta sarana produksi melaut lainnya. Komponen kedua adalah penguatan sektor hilir seperti penyediaan cold storage dan pabrik es agar kualitas ikan tetap terjaga, bernilai jual tinggi, dan memiliki kepastian pasar.
Sementara komponen ketiga, kata Prof. Rokhmin, yakni berupa peningkatan teknologi penangkapan dan penanganan ikan agar hasil tangkapan meningkat dengan tetap menjaga keberlanjutan sumber daya.
“Tanpa akses BBM dan sarana produksi yang memadai, nelayan akan kesulitan beroperasi. Tanpa hilirisasi, nilai ikan rendah. Dan tanpa teknologi, hasil tangkapan tidak optimal,” tegasnya.
Model KNMP dirancang sebagai ekosistem terpadu yang menyediakan fasilitas penting, mulai dari tambat labuh kapal, cold storage, pabrik es hingga SPBU nelayan. Dengan dukungan tersebut, biaya operasional dapat ditekan dan efisiensi usaha meningkat.
“Kalau semua fasilitas tersedia dalam satu kawasan, nelayan bisa lebih hemat dan pendapatannya meningkat,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya regulasi yang berpihak, anggaran yang tepat sasaran, serta pengawasan pelaksanaan program di lapangan agar sektor kelautan dan perikanan mampu menjadi penopang ekonomi nasional.
“Kebijakan harus hadir untuk melindungi dan memberdayakan nelayan, bukan sebaliknya,” katanya.
Pengalaman Prof. Rokhmin sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan RI periode 2001–2004 turut memperkuat pandangannya bahwa pembangunan pesisir perlu dilakukan secara menyeluruh dengan memadukan infrastruktur, teknologi, dan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat pesisir.
