Ikhbar.com: Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam satu dekade terakhir cenderung stagnan pada kisaran 5 persen per tahun. Angka tersebut dinilai belum cukup untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju dalam waktu dekat.

Situasi ini menjadi sorotan Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri. Dalam Talkshow: Menatap Masa Depan Perikanan Maluku Utara, Prof. Rokhmin mempertanyakan alasan pertumbuhan ekonomi Indonesia sulit menembus angka 7 persen yang kerap disebut sebagai batas ideal untuk percepatan pembangunan.

“Pertumbuhan ekonomi rendah, kurang dari 7% per tahun,” ujarnya, di Halmahera Ballroom, Bela Hotel Ternate, Sabtu, 11 April 2026.

Baca: Prof. Rokhmin: Potensi Perikanan Maluku Utara Besar, Tapi Baru Dimanfaatkan 61 Persen

Prof. Rokhmin mengidentifikasi tiga faktor utama penyebab kondisi tersebut. Pertama, iklim investasi yang belum kondusif. Ia menilai masih terdapat konflik kepentingan di kalangan pejabat yang turut terlibat dalam bisnis di sektor yang mereka kelola.

“Iklim investasi dan ease of doing business (kemudahan berusaha) kurang kondusif, sebagian besar pejabat ikut berbisnis dalam sektor yang mereka pimpin,” kata Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University tersebut.

Kedua, persoalan kompetensi pejabat. Ia menilai banyak posisi strategis diisi oleh pihak yang tidak sesuai dengan kapasitas dan keahlian yang dibutuhkan.

“Kebanyakan pejabat negara dan kepala daerah kurang kompeten dan tidak the right person on the right place (orang yang tepat pada posisi yang tepat),” ujarnya.

Ketiga, instabilitas kebijakan. Perubahan regulasi yang terlalu sering, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta gangguan sosial dinilai menghambat konsistensi pembangunan.

“Stabilitas politik ekonomi rendah, gonta-ganti kebijakan dan regulasi, kurang koordinasi dan sinkronisasi,” kata dia.

Dampak kondisi ini cukup luas. Selain menghambat pertumbuhan, situasi tersebut juga memicu deindustrialisasi, memperlebar ketimpangan, serta menurunkan daya saing nasional.

Baca: Prof. Rokhmin Ungkap Defisit Beras Maluku Utara Tembus 138 Ribu Ton

Ia menegaskan bahwa tanpa pembenahan mendasar, Indonesia akan sulit keluar dari jebakan pertumbuhan menengah.

Menurutnya, persoalan ini tidak hanya berdampak di tingkat nasional, tetapi juga dirasakan di daerah, termasuk Maluku Utara yang masih menghadapi ketimpangan dan ketergantungan ekonomi.

“Ini berdampak pada ketimpangan ekonomi dan rendahnya daya saing,” pungkasnya.

Ikuti dan baca artikel kami lainnya di Google News.